Generasi Milenial dan Etika Kebangsaan

  • Whatsapp

Oleh: Mahathir Muhammad Iqbal

Staf Pengajar Departemen Ilmu Pemerintahan UNIRA Malang

Bacaan Lainnya

 

Tanda zaman telah memberi kita sebuah keinsafan, bahwa generasi milenial era modern, dituntut untuk mengambil peran dalam kemajuan bangsanya. Baiklah, saya ingin memulai mengajak anda melihat dalam perspektif global. Ada satu fenomena menarik yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini, yakni munculnya pemimpin-pemimpin muda di sejumlah negara.

Fenomena ini paling jelas terlihat di Perancis. Emmanuel macron (39) terpilih sebagai presiden termuda sejak era Napoleon. Macron membawa angin perubahan di dunia politik Perancis yang didominasi kaum setengah baya. Di level internasional, Macron bersama Kanselir Jerman menjadi lokomotif perubahan Uni Eropa. Macron sangat pro-eropa dan integrasi, ingin memperkuat mata uang euro agar tak goyah. Macron juga tegas terkait isu perubahan iklim.

Dari Prancis, kini kita beranjak ke Kanada. Justin Trudeau, dilantik sebagai perdana menteri Kanada pada 19 Oktober 2015, saat usianya menjelang 44 tahun. Sosoknya sangat mewakili jiwa orang-orang muda masa kini. Justin adalah sosok pemimpin pemberani, karena berani bersebarangan dengan AS terkait NAFTA dan Kesepakatan Paris.

Di Selandia Baru, Jacinda Kate Laurell Ardern (37), menjadi perdana menteri paling muda sepanjang sejarah negara itu. selain muda, Ardern populer karena mengampanyekan pendidikan luar sekolah gratis, antidskriminasi pada aborsi, keberpihakan pada anak-anak miskin, dan imigrasi.

Hal serupa terjadi di Austria setelah Sebastian Kurz (31) memenangi pemilu. Dalam usia belia, ia bakal menjadi kanselir, dan kini tengah tengah melakukan pembicaraan untuk membentuk koalisi.

Tak hanya di negara-negara penganut  demokrasi liberal, kebangkitan tokoh muda juga berlangsung di negara Monarkhi, Arab Saudi. Pangeran Mohammed Bin Salman (32), yang tak lain putra Raja Salman, menjadi motor pembaharuan di negaranya. Dia bertekad akan mengubah wajah puritan negerinya menjadi negara Islam yang moderat. (Kompas, 28/10/2017).

 

Pemuda: Sang Pendobrak Hegemoni Elit

Indonesia saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Fenomena ketika Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif secara signifikan. Diperkirakan, jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) saat itu akan mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun). (ANTARANEWS.com).

Pada bonus demografi ini, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Yang artinya pada 2020 sampai dengan 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif, yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Fenomena ini bisa menjadi anugerah, atau sebaliknya, bisa juga menjadi bencana bagi bangsa kita, jika pemerintah tak mempersiapkan diri dalam mengantisipasi fenomena ini. Tidak menutup kemungkinan, tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat.

Salah satu upaya yang harus kita lakukan untuk merespon fenomena ini  adalah dengan melakukan pemetaan keahlian penduduk usia produktif sebagai upaya untuk merespons kebutuhan. Termasuk dalam bidang politik. Pemuda adalah ahli waris yang sah atas bangsa ini. Pemuda harus berada di garda terdepan dalam keterlibatannya dalam hal pembangunan dan perubahan politik.

Lord Acton (1834-1902) pernah berujar,Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Rupanya, dalam konteks itulah suksesi atau regenerasi elit penting dilakukan. Lebih dari itu,  regenerasi elit adalah sebuah keharusan dalam sebuah sistem demokrasi yang ditandai dengan tingginya partisipasi rakyat dalam menentukan kedudukan seorang pemimpin ataupun pengambilan keputusan atau kebijakan Negara. (Amien Rais: 1997).

Untuk itu, partai politik harus menangkap sinyalemen rasa muak rakyat terhadap elite politik lama. Saat ini rakyat sedang ”memberontak” mencari pemimpin alternatif. Namun, demokratisasi akan tercederai jika parpol hanya mengedepankan figur untuk mengeruk suara dan tidak mementingkan program membangun bangsa ke depan.

Saat ini rakyat tidak sekadar membutuhkan pemimpin dengan gagasan-gagasan besar. Rakyat butuh pemimpin yang langsung menyentuh kebutuhan mereka. Tanda zaman menunjukkan, rakyat membutuhkan pemimpin berkarakter jujur, memiliki integritas, dan menghargai pluralitas.

Apa pun bentuk dan kekurangannya, konsolidasi demokrasi yang sedang kita jalani diharapkan memberi solusi bagi kedangkalan spirit bernegara. Yakni, mengembalikan kepercayaan, solidaritas, kesamaan nasib yang menjauh dari kepribadian bangsa. Ini penting di tengah menguatnya politik mirip gaya diktator Amerika Latin. Para elit kita terkesan seperti hacienderos, memerintah untuk kepentingan dirinya sendiri. Sikap mental ini berpotensi merenggut inisiasi pelembagaan demokrasi yang dijalankan dari pusat sampai daerah.

Oleh karena itu, kita memerlukan etika public berbasis kebangsaan sebagai pendasaran hidup dalam pemartabatan demokrasi. Haryatmoko, mengartikan etika publik terkait dengan pelayanan publik, berurusan dengan integritas publik para pejabat.

Kita perlu menegakkan etika publik demi misi: (1) menangani masalah korupsi; (2) membantu pejabat publik dalam menghadapi dilema etika dan profesionalitas; (3) mengintegrasikan nilai-nilai etika di dalam pengambilan keputusan; (4) menghadapi logika pasar dalam mengarahkan pelayanan publik. Seruan itu mengandaikan kita memiliki komitmen dan sadar etika saat turut member kontrol atas kinerja aparat pemerintah dan ulah politisi. Kita memiliki hak untuk andil dalam membenahi kondisi politik berlandaskan kemauan etis. Suseno, menekankan bahwa etika publik pantas disemaikan berbarengan dengan penyadaran etika politik sebagai jelmaan dimensi politis manusia dalam legitimasi kekuasaan.

Etika perlu diumumkan kembali sebagai ajakan merefleksikan nasib Indonesia. Haryatmoko, memberi refleksi kritis bahwa etika memiliki nilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensi sistem demokrasi untuk menyelesaikan masalah korupsi, kekerasan, pelanggaran HAM, dan diskriminasi sosial. Politik memerlukan etika sebagai keniscayaan menggerakkan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah jelmaan etika dalam politik.

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *