Getol Sosialisasi, BPPKAD  Sumenep Dorong Masyarakat Taat PBB

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN)

KABARMADURA.ID | SUMENEPBeragam cara dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep dalam mengajak masyarakat agar sadar membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan BPPKAD Sumenep Suhermanto mengatakan, beragam cara itu di antaranya, tahun ini sempat meniadakan denda bagi masyarakat yang menunggak PBB.

Bacaan Lainnya

Selain itu, juga getol melakukan sosialisasi langsung, termasuk melalui instrumen pamflet yang dipasang di berbagai lokasi yang bekerja sama dengan pemerintah desa melalui kepala dusun (kadus).

“Mereka semacam diberi persenan sebagai upah menagih ke rumah-rumah masyarakat, jemput bola istilahnya. Dan termasuk upaya lain adalah memberikan kemudahan dengan bisa membayar langsung ke Bank Jatim,” kata Suhermanto.

Menurut pria asa Kecamatan Pasongsongan itu, PBB termasuk salah satu sektor pembantu penunjang pendapatan asli daerah (PAD) yang hingga  November 2021 ini masih cukup rendah, yakni sekitar 46 persen.

“Biaya PBB sangat ringan dan tidak sampai memberatkan dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan. Hanya Rp5 ribu sampai Rp10 ribu saja setiap tahun, tergantung lahannya. Oleh sebab itu, kami terus mengajak masyarakat bayar PBB,” imbuhnya.

Per  Oktober 2021, pendapatan pajak dari sektor PBB masih memperoleh sekitar Rp2,1 miliar dari target yang dicanangkan Rp5 miliar. Artinya, masih sekitar 50 persen dari target yang ditentukan.

PBB berbeda dengan pajak lainnya, meski tidak terpakai atau tidak produktif, misalnya seperti tanah yang tidak ditanami atau bisa dikatakan tidak produktif, maka tetap harus atau diwajibkan membayar pajak tahunan.

“Sebenarnya, pagu kita mempunyai potensi Rp9 miliar. Pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021, kami menetapkan Rp5,5 miliar dan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) kami turunkan menjadi Rp5 miliar,” paparnya mengenai upayanya  menurunkan target PBB dari potensi yang ditetapkan sebelumnya.

Meski capaian masih terbilang rendah, pihaknya berharap kepada masyarakat agar segera melunasi pajak bumi dan bangunannya, demi mendorong pembangunan di Kabupaten Sumenep.

Masyarakat harus mempunyai kesadaran bahwa fungsi pajak itu pasti kembali kepada masyarakat. Baik berbentuk perkembangan pembangunan maupun sektor potensial lain yang tentunya dapat dikembangkan di kabupaten berjuluk Kota Keris ini.

“Jadi, tidak ada alasan untuk tidak bayar PBB tepat waktu, karena dengan membayar PBB, masyarakat telah membantu daerah dalam rangka pembangunan di Sumenep ini,” papar Suhermanto meyakinkan masyarakat soal pentingnya membayar PBB.

Suhermanto menjelaskan, selain melalui imbauan, pihaknya juga terus mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak melalui sosialisasi dan perluasan sistem pembayaran. Salah satunya dengan membayar langsung di Bank Jatim.

Upaya lain yang dilakukan, termasuk mendorong pemerintah desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes). Bahkan BPPKAD Sumenep kita sampai bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kerja sama dengan BPN Sumenep itu dilakukan melalui pengurusan sertifikat tanah. Yakni saat masyarakat mensertifikatkan tanahnya, maka harus bayar atau melunasi pajaknya.

“OPD agar nanti ada layanan kolektif, ada kepentingan mengurus administrasi, harus tidak punya tunggakan pajak PBN. Ya supaya masyarakat melunasi PBB ini,” tandasnya.

UPAYA MENDORONG TAAT BAYAR PBB

  • Meniadakan denda bagi masyarakat yang menunggak PBB (pemutihan)
  • Getol sosialisasi, termasuk pasang pamflet di pelosok
  • Bekerja sama dengan pemerintah desa melalui kepala dusun (kadus)
  • Meberikan kemudahan dengan bisa membayar langsung ke Bank Jatim
  • Bekerja sama dengan BPN, jika mengurus sertifikat tanah harus lunas PBB

PEROLEHAN PBB

  • Potensi PBB Rp9 miliar, target pendapatan 2021 ditetapkan Rp5,5 miliar
  • Di PAK, target diturunkan menjadi Rp5 miliar
  • Tarifnya hanya Rp5 ribu sampai Rp10 ribu per tahun
  • Per Oktober 2021, pendapatan PBB sekitar Rp2,1 miliar
  • Masih sekitar 50 persen dari target yang harus dikejar

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *