Graduasi PKH Rendah, DPRD Sumenep Sorot Kinerja Pendamping

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DICAIRKAN: Para KPM sedang memproses pengambilan bantuan beberapa waktu lalu.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Seperti diketahui bersama bahwa sebagai acuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menggunakan data lama. Sehingga tidak jarang ditemukan pengaduan tentang banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah tidak layak menerima bantuan karena sudah terbilang mampu secara finansial.

Sementara batuan yang sering diadukan meliputi program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan yang lainnya.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Syamrawi menjelaskan, khusus program PKH memang saat ini ada graduasi mandiri. Itu bisa dilakukan secara sukarela oleh masyarakat dengan memundurkan diri sebagai KPM PKH.

“Biasanya itu tanpa dipaksa dan diintervensi oleh siapa pun, artinya dengan kesadarannya sendiri,” kata dia.

Untuk tahun ini, jumlah keseluruhan KPM PKH di ujung timur Pulau Madura ini sebanyak 66.209 kartu keluarga (KK), sementara yang melakukan graduasi mandiri hanya 264 KPM, sementata yang graduasi alamiah 5.756 KPM.

Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan, dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Seperti tidak memiliki pengurus kepesertaan atau tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan.

“Lulus sekolah SMA sederajat misalnya,” papar Syamrawi.

Sebagai upaya untuk memupuk kesadaran KPM yang sudah mampu agar bisa memundurkan diri sebagai kepesertaan PKH. Maka, lanjut Syamrawi, pihaknya melakukan sosialisasi melalui 243 pendamping yang bertugas di Kota Keris ini.

“Mereka yang menyampaikan langsung kepada KPM, karena biasanya itu ada perkumpulannya,” imbuhnya.

Menanggapi kenyataan capaian graduasi mandiri, anggota Komisi IV DPRD Sumenep M Syukri menayangkan atas kinerja para pendamping. Sebab pihaknya sendiri sering mendapat laporan bahwa KPM itu sudah banyak yang mampu secara finansial.

“Mereka meski bukan PNS gajinya cukup besar juga. Masak untuk memberikan kesadaran masyarakat saja kok terkesan lelet, ayolah perbaharui data-datanya juga,” jelasnya.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *