Gubernur Hadirkan Solusi Strategis Memecahkan Permasalahan Garam

  • Whatsapp
KM/SUBHAN SIAP FASILITASI: Gebenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menggelar pertemuan dengan perwakilan asosiasi petani garam, PT Garam serta Bupati dari empat Kabupaten di Madura di aula Pemkab sampang, Kemarin (22/7).

Kabarmadura.id/Sampang-Dalam rangka merespon keluhan para petani garam, Gebenur Jawa Timur Khofifah  Indar Parawansa menggelar rapat terbatas,  Senin (22/7/2019). Di antara pembahasan dalam pertemuan itu adalah masalah standar kualitas dan sustainability produk garam industri di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang.

Rapat tertutup di Aula Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang itu, diikuti para stakeholder dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bupati se-Madura, akademisi dari UTM Bangkalan dan perwakilan PT Garam (Persero) serta perwakilan asosiasi dan para petani garam.

Kepada awak media, Gubenur Jatim Khofifah Indar Parwansa mengatakan, hasil rapat dengan stekholder kali ini, ada beberapa solusi strategis yang dihasilkan, yaitu mengubah regulasi untuk PT Garam agar bisa menjadi stabilator harga garam sekaligus buffer stock garam nasional.

Belakangan ini, kata Khofidah, ada aspirasi yang berkembang hampir di semua daerah penghasil garam. Tidak hanya di Jatim harga garam mengalami penurunan yang drastis. Sehingga, membuat BEP produsen garam tidak terpenuhi.

“Dengan adanya perubahan regulasi ini, nantinya diharap PT Garam bisa menjadi stabilisator garam dan buffer stock (penyangga stok) garam dan ada penunjukan khusus dari Menteri BUMN atau Menteri Keuangan kepada PT Garam sebagai penyangga stok garam nasional dan stabilisator harga,”ucap Khofifah, kemarin.

Selain itu, dalam kesempatan rapat tersebut, atas rekomendasi asosiasi petani garam yang menyatakan bahwa saat ini dibutuhkan harga pokok penjualan (HPP) khusus garam.  Semua itu diharapkan bisa menjadi alat proteksi petani garam saat terjadi over supply dan tidak terjadi penurunan harga garam secara drastis.

Di sisi lain, Khofifah berharap ada single data dari produksi garam nasional yang jelas dan bandingkan dengan data impor garam yang dilakukan oleh pemerintah, sebab tingkat produksi garam rakyat sangat besar, yakni sampai 9,420 ribu ton untuk wilayah Madura.

“Dengan adanya single data ini, nantinya diharapkan ada keterbukaan data garam, kendati ada impor, sehiangga tidak melebihi selisih antara kapasitas produksi garam dengan kebutuhan garam nasional,” ungkapnya.

Sambung Khofifah, kualitas garam Madura khususnya di Sampang kandungan NaCl garam sudah tinggi, mencapai 97 persen. Bahkan garam yang sudah diinisiasi oleh PT Garam kandungan NaCl-nya sudah 99 persen.

“Sebenarnya kualitas garam Madura sudah cukup layak masuk garam industri. Maka kedepan kami berharap ada inisiasi garam untuk industri bisa dilakukan di Madura,”harapnya.

Di tempat yang sama, Direktur Operasi PT Garam, Hartono mengatakan bahwa BUMN ini ditugasi melakukan penyerapan garam petani menggunakan dana penyertaan modal negara (PNM) tahun 2015. “Yang sudah kita lakukan untuk penyerapan sejak tahun 2016 hingga sekarang,” ungkapnya.

Hasil serapan PT Garam itu hingga sekarang masih ada di gudang. Lantaran PT Garam tidak bisa menjual kembali akibat harga beli garam dari petani terlalu tinggi, sementara saat ini harga garam sedang anjlok.

Hartono berjanji memaksimalkan penyerapan. Mengingat kuota penyerapan garam tahun ini sebanyak 75 ribu ton. Akan tetapi, PT Garam akan mengkaji kualitas dan kuantitas garam yang diproduksi, sebab mekanisme pasar saat ini masih abu-abu.

“Yang jelas, tahun ini kami (PT. Garam red) tetap melakukan penyerapan dengan memanfaatkan sisa dana PMN dari tahun lalu secara maksimal,” tandasnya. (sub/rei/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *