oleh

Gubernur Tolak Raperda Pengelolaan Sungai Pengajuan Pemkab Bangkalan

Kabrmadura.id/BANGKALAN-Empat usulan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan tidak sepenuhnya diterima Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sehingga, hanya 3 usulan raperda saja yang bisa berlanjut pembahasannya.

Tiga raperda itu antara lain, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 terkait Pemilihan Kepala Desa yang diusulkan oleh Komisi A DPRD Bangkalan, perda terkait pemberdayaan petani yang menjadi usulan Komisi B, perda pengelolaan sungai yang diusulkan Komisi C, serta perda sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang diusulkan oleh Komisi D.

Sedangkan raperda yang tidak dapat dilanjutkan yaitu tentang pengelolan sungai yang diusulkan oleh komisi C.

“Karena Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan telah bekerja sama terkait kegiatan pengelolaan eksploitai dan rehabilitasi sungai di Madura,” ujar Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hosyan Mohammad.

Menanggapi tidak berlanjutnya raperda itu, Wakil Bupati Bangkalan Moh. Mohni mengatakan, 3

raperda yang terus berlanjut diminta segera dibahas legislatif.

“Selanjutnya, meski tinggal 3 raperda inisiatif, kami ingin raperda ini segera disahkan

menjadi perda. Hasil fasilitasi dan evaluasi dari gubernur itu telah kami tanggapi,” kayanya.

Sehingga, kata dia, agar DPRD Bangkalan menindaklanjuti kembali dan segera dikembalikan ke Biro Hukum Pemprov Jawa Timur untuk mendapatkan nomor register perda dan dapat diundangkan. Dia

juga berharap, dengan disahkannya raperda inisiatif itu bisa memperlancar roda kegiatan di Bangkalan.

“Dukungan dari DPRD sangat kami butuhkan agar nantinya dengan 3 raperda ini Bangkalan bisa berjalan dengan baik. Mengingat sebentar lagi akan dilaksanakan pilkades serentak pada 2021 dan regulasinya kini tengah digodok,” pungkasnya. (ina/waw)

 

 

Komentar

News Feed