oleh

Gudang Garam Dipastikan Tanpa Izin

Penyimpan Garam yang Dibangun di Percaton

Kabarmadura.id/SUMENEP-Alih fungsi tanah percaton milik desa menjadi lokasi gudang penyimpanan garam, dipastikan tanpa izin. Terlebih, pengalihannya menggunakan cara disewakan ke pihak luar desa, namun melanggar ketentuan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ahmad Masuni menuturkan, surat perizinan peralihan tanah percaton untuk dijadikan gudang penyimpanan garam di Desa Sentol Laok, Kecamatan Peragaan, seharusnya melalui proses perizinan.

Pasalnya, tanah percaton selama masih digunakan oleh pihak desa, itu diperbolehkan. Akan tetapi, apabila digunakan atau dialihfungksikan bahkan disewakan kepada pihak luar desa, maka harus mengajukan izin kepada daerah, atau dalam hal ini harus mendapatkan izin dari bupati.

“Kalau tanah desa itu selama digunakan untuk desa dipersilahkan.  Yang penting untuk desa bukan untuk pribadi. Kalau nanti itu mau disewakan kepada orang lain, kita lapor dulu, pemdes (pemerintah desa, red) lapor ke kabupaten lalu nanti kita bicarakan. Enaknya bagaimana. Ada keputusan bupati itu,” ungkap Ahmad Masuni saat ditemui Kabar Madura di kantornya, Kamis (7/2).

Untuk menguatkan pendapatnya, Basuni memberikan contoh persoalan serupa di Desa Pangarang Kecamatan Sumenep yang sudah tanda tangan MoU dengan pihak pengembang.

Lebih lanjut dikatakan, untuk persoalan di Desa Sentol Laok ini, akan diverifikasi lebih lanjut. Sedangkan sampai saat ini, dari pihak desa tersebut belum mengajukan laporan terhadap DPMD.

“Belum laporan masih, nanti akan dicek. Sewa harus ijin bupati dulu karena itu beralih, ada keputusan bupati. Kalau Bumdes (Badan Usaha Milik Desa, red)  dipersilahkan tetapi kalau kepada orang luar, swasta, harus izin dulu. Nanti saya akan veritifikasi itu,” tambahnya.

Selebihnya Masuni berharap, demi tertibnya semua tanah percaton, jika hendak dialihfungsikan, dialihkan, atau disewakan terhadap pihak luar, harus lapor terlebih dahulu terhadap pihak berwajib, karena dikhawatirkan tanah itu akan hilang tanpa jejak

“Kalau bekerja sama dengan orang luar harus kerja sama dulu. Karena itu yang mengadakan bukan pemerintah daerah tetapi orang luar. Hal itu boleh, tetapi harus ada persetujuan dulu. Takutnya kalau tidak lapor, tanahnya hilang nanti,” harapnya. (km44/waw)

Komentar

News Feed