Guru Besar UTM Tawarkan Solusi Sengkarut Pegaraman

  • Whatsapp
Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi B DPRD Jatim dan Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), Jumat (24/1/2020).

Kabarmadura.id/Pamekasan-Sengkarut masalah garam di Indonesia, menurut Prof Muhammad Zainuri, guru besar Universitas Trunojoyo Madura (UTM), sebenarnya solusinya mudah, namun tidak ada sinergi oleh para pihak.

Para pihak yang dimaksud, dibagi dalam tiga kelompok, yakni peneliti, regulator dalam hal ini pemerintah dan industri garam sebagai sumber data.

Menurut pria asli Sumenep, Madura tersebut, ketiga unsur tersebut, selama ini kerap tidak bersinergi.

“Sebenarnya masalah dan solusinya mudah, tapi ketiga unsur ini belum saling bersinergi,” ujarnya pada kegiatam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi II DPRD Jawa Timur dan Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), Jumat (24/1/2020).

Dalam diskusi itu, Zainuri mengungkap fakta yang selama ini terjadi, sehingga sengkarut masalah garam itu membuat garam impor leluasa masuk.

hasil kajian yang dilakukannya, target swasembada garam adalah realistis jika dilihat dari kualitas dan jumlah produksi garam dalam negeri.

Sebab, di Jawa Timur saja produktivitasnya mencapai 1,5 juta ton. Jumlah produksi tersebut, belum termasuk daerah lain di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT dan lainnya.

Sedangkan, kebutuhan garam nasional hanya 4,2 juta ton. Itu termasuk garam konsumsi dan industri. Sehingga menurutnya, tidak perlu masuknya impor garam.

“Ini pasti melebihi kebutuhan konsumsi, belum lagi produksi daerah lain,” imbuhnya.

Namun selama ini, lanjut Zainuri, ada masalah serius dalam pendataan kebutuhan garam. Pemerintah mempunyai beberapa data yang saling berbeda.

Sehingga dia ingin, ada satu institusi yang menangani pusat data. Sehingga data yang muncul hanya dari satu sumber.

Dengan begitu, kata dia, petani garam wajib dilindungi. Terlebih garam masih sebagai komoditi strategis dan membudaya.

“Buktinya pegaram tetap berproduksi terus mau bagaimana pun kondisinya, karena sudah membudaya,” lanjut Zainuri.

Di lain pihak, mekanisme harga garam tidak berpihak kepada pegaram. Kemudian perlindungan terhadap keberadaan lahan juga kurang terjadi.

Akibatnya, semakin lama terus menyusut. Para pegaram lebih tertarik bisnis lain yang lebih menjanjikan dibanding garam. Dengan begitu, dia ingin regulator terus memperbaharui data lahan.

Masalah berikutnya, adalah pelaku industri garam kurang transparan dalam menentukan kualitas garam, baik kepada pegaram maupun peneliti dan pemerintah.

Hal itu, mengakibatkan harga garam selalu anjlok. Karena penentuan harga berada di tangan pembeli, bukan penjual.

“Jika pelaku industri ingin kualitas yang bagaimana pun, sebenarnya petani bisa penuhi, tinggal kita kaji bagaimana teknologinya. Kalau yang diinginkan kadar NaCl, garam petani bisa mencapai 94,7 persen kok,” pungkasnya (waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *