oleh

Guru Sertifikasi Tidak Digaji 6 Bulan

Kabarmadura.id/SUMENEP-Sejak Oktober 2018 hingga tahun 2019 ini, ribuan guru sertifikasi non- PNS di Sumenep belum menerima gaji. Kendati begitu, para guru honorer tersebut tetap beraktivitas seperti biasanya.

Mereka juga tidak mendapat klarifikasi dari pihak mana pun tentang alasan tidak cairnya haknya tersebut. Terdapat  360 guru sertifiksi di Kabupaten Sumenep, semuanya belum menerima gaji selama enam bulan terakhir.

Salah satu guru madrasah di Kecamatan Pasongsongan berinisial AR mempertanyakan ke mana gaji selama enam bulan tersebut.

“Kami sudah enam bulan tidak digaji, sejak bulan Oktober tahun lalu itu, dan sampai sekarang belum ada kabar sama sekali,” ungkapnya.

Jangka waktu 6 bulan untuk menunda gaji tersebut, bagi mereka cukup lama. Semestinya sudah cair, dan para guru bisa menikmatinya. Lantaran sudah menunggu lama tanpa kejelasan, AR terpaksa membuka unek-uneknya, karena sudah tidak tahan tanpa gaji selama 6 bulan. Setiap bulan, tenaga honorer tersebut mendapat gaji Rp1.500.000.

“Bisa dihitung kalau dari bulan oktober ada berapa yang msih belum cair, kalau pencairannya tiap tiga bulan, ini kan sudah masuk tiga bulan awal tahun, lalu kemana tiga bulan tahun 2018 lalu,” ucap guru yang bertugas di salah satu lembaga pendidikan di Pasongsongan ini.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah (Pendma) Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep Muhammad Tawil menjelaskan, proses pencairan gaji dari guru sertifikasi masih menunggu hasil audit keungan, utamanya pada bulan ke tiga pada tahun ini.

“Kami masih mengunggu hasil audit dari keuangan itu, sebab kan ada pengajuan anggaran perbaikan untuk tiga bulan itu,” ujarnya.

Pihaknya beralasan, pada tahun 2018, dana tersebut tidak cair karena ada kendala yang dialami Kabupaten Sumenep. Dia mengklaim, masalah tersebut terjadi secara merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sumenep.

“Ya, kita tunggu saja, tentu akan cair kok, ini dalam proses penghitungan ulang ke daerah-daerah. Itu sebagai upaya mengendalikan penyaluran transfer ke daerah, agar tidak terjadi pengendapan dana tunjangan guru yang terlalu besar di rekening kas daerah,” tegasnya. (mun/waw)

Komentar

News Feed