oleh

Guru Ungkap Dugaan Pungli UNBK, Disdik Menoleransi

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Salah seorang guru di SMPN Satu Atap Panagguan 2 Proppo Bambang Irianto, mengungkap temuan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan sekolah kepada siswa jelang pelaksanaan Ujian Nasional berbasis Komputer (UNBK) 2019 mendatang.

Temuan dugaan pungli itu diungkap Bambang, setelah beberapa siswa mengeluhkan adanya biaya tambahan untuk pelaksanaan UNBK tahun ini. Padahal sesuai aturan, pelaksanaan UNBK tanpa dipungut biaya.

“Bahkan ada siswa yang mengaku ingin berhenti (sekolah) akibat adanya pungli itu,” katanya Senin (4/3).

Guru yang mengajar mata pelajaran matematika itu mengaku, selain dari siswa, dirinya sudah mendapatkan laporan dari beberapa orang tua siswa. Padahal menurutnya, dalam melangsungkan UNBK, pihak sekolah tidak dibenarkan untuk menarik pungutan apapun, karena sudah ada anggaran khusus oleh pemerintah pusat. Siswa harusnya ikut UNBK secara gratis.

Dalam waktu dekat, Bambang akan melaporkan temuan tentang dugaan pungli yang dilakukan kepala SMPN Satu Atap Panagguan 2 Proppo itu ke pihak berwajib. Pasalnya, dugaan pungli tersebut dianggap sudah mencoreng pendidikan di Pamekasan.

“Ada sekitar 30 siswa kelas IX yang ditarik pungutan sebesar Rp150 ribu per-orang,” terangnya.

Sayang, Kepala SMPN Satu Atap Panagguan 2 Proppo Moh. Syamsul Arifin belum bisa dimintai keterangan terkait persoalan tersebut.

Namun demikian, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Moch, Tarsun melalui Kabid Pendidikan SMP Tayyib mengaku pihaknya masih akan mengkroscek pada kepala sekolah.

Kendati demikian, ditegaskan, bahwa uang yang ditarik sebesar Rp150 ribu itu diberikan secara sukarela oleh orang tua siswa, dengan tujuan untuk membantu sekolah dalam pengadaan server dan laptop pada pelaksanaan UNBK, maka hal itu tidak ada masalah.

“Yang penting sama-sama rela tidak ada masalah, tapi jika ada persoalan, nantinya akan kita selesaikan dengan kepala sekolah,” jelasnya.

Tayyib menjelaskan, pungutan terhadap siswa atau orang tua siswa dalam pelaksanaan, memang tidak diatur oleh pemerintah. Namun sekolah yang tidak mampu melakukan pengadaan server UNBK, bisa menerapkan kebijakan pungutan tersebut, dengan catatan tidak ada unsur keterpaksaan.

“Selama tidak ada tekanan harus ada sumbangan, tidak ada masalah,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Samsuri mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan tersebut tidak boleh dalam bentuk pungutan atau pemaksaan.

Di samping itu pula, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, terang Samsuri, juga sudah mengatur bahwa sekolah tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua siswa maupun peserta didik.

Sehingga, apapun alasannya, pihak sekolah tidak diperkanankan untuk menarik iuran atau pungutan apapun terkait pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Apalagi dengan embel-embel untuk membantu sekolah dalam pengadaan server atau komputer siswa.

“Kalau ada sekolah yang menetapkan besaran nominalnya atau mewajibkan membayar, jelas-jelas itu sudah masuk dalam pungli,” tandasnya. (pin/waw)

Komentar

News Feed