Hadirkan 10 Catatan, SWP Dorong PT AUMM Jadi BUMD Pengelolaan Persampahan Pamekasan

Berita, Headline129 views

KABARMADURA.ID | Pamekasan — Pembahasan tentang Raperda PT AUMM yang saat ini menjadi salah satu dari 6 Raperda Kabupaten yang akan dipansuskan oleh DPRD, perlu mendapatkan perhatian seksama.

Begitulah penegasan Co Founder Sungai Watch Pamekasan (SWP) Tabri S Munir, Selasa (8/8/2023). Atas hal ini, SWP mengetengahkan beberapa catatan.

Pertama, wacana PT AUMM yang akan menjadi core bisnis dari Wamira Mart dianggap kurang tepat. Case kegagalan PT AUMM menjadi pelaksana aneka usaha pada periode sebelumnya, termasuk kegagalan dalam menjalin kesepakatan kerja sama dengan Puspa Agro, menjadi titik klimaks bahwa BUMD tidak semestinya menjadi pelaku usaha yang jauh dari pelayanam publik.

Kedua, rencana PT AUMM akan dijadikan sebagai core bisnis Wamira Mart juga kurang tepat, karena pembangunan Wamira Mart selama ini bukanlah masuk dalam belanja modal Pemkab Pamekasan.

Ketiga, selain itu, akan terdapat multikepentingan yang berpotensi melahirkan konflik interest antara pelaku usaha swasta dan pemerintah dalam hal ini BUMD, seberapa pun ketatnya pengaturan dalam peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan.

Baca Juga:  Pamekasan Mulai Terapkan UHC, Faskes Cakupan Dipantau Berkala

Keempat, rangkaian kerugian yang dialami PT AUMM dari awal menerima penyertaan modal dari Pemkab Pamekasan harus menjadi perhatian, agar kegagalan tersebut jangan dipaksakan dengan hanya modifikasi yang nyatanya menjalankan usaha hampir sama; menjual ikan teri dan menjual hasil UMKM melalui pameran ke pameran.

Kelima, melalui kajian bersama, SWP justru melihat bahwa Pamekasan saat ini butuh BUMD yang secara khusus mengelola persampahan di Pamekasan.

Keenam, urusan sampah selama ini selalu dipandang sebagai hal yang dilihat sebelah mata. Nyatanya, ketika sampah menumpuk karena gagal angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA), justru melahirkan kegaduhan.

Ketujuh, urusan sampah, bagi SWP sama halnya dengan penyediaan air bersih bagi warga; suatu layanan publik untuk kesehatan lingkungan, kesehatan fisik dan juga kenyamanan. Layanan tersebut sejatinya di sebagian desa dilembagakan melalui BLUD berbentuk TPS3R maupun iuran secara mandiri di lingkungan warga.

Baca Juga:  Anggota BPK Achsanul Qosasi Ulas Penyebab Namanya Disebut di Kasus BTS

Kedelapan, selama ini, aliran belanja penanganan sampah juga disediakan oleh Pemkab melalui dinas-dinas terkait. Utamanya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD. Terdapat anggaran setidaknya mencapai Rp6,2 miliar untuk urusan sampah di Pamekasan yang harus dianggarkan Pemkab Pamekasan. Baik itu sampah rumah tangga maupun sampah medis.

Kesembilan, anggaran tersebut juga masih disupport dengan belanja modal, baik itu modal alat angkut, lahan maupun infrastruktur lainnya.

Kesepuluh, penanganan sampah selama ini, juga lebih cenderung dilakukan dengan cara jemput antar hingga Tempat pembuangan Akhir. Nyatanya, pengelolaan sampah bukanlah semata ditumpuk di TPA. Masih bisa dikembangkan dan dikelola dengan potensi ekonomi besar.

“Untuk itu, kami meminta agar PT AUMM dapat sekiranya secara khusus menjadi BUMD Pengelolaan Persampahan Pamekasan,” tegas Tabri.

Reporter: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Hairul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *