Halili Merasa Perubahan AKD Terhambat, Ketua DPRD Pamekasan Nyatakan Sebaliknya

(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) BERTOLAK BELAKANG: Halili sebut belum terbitnya SK DPC PPP Pamekasan hambat perubahan komposisi AKD, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman nyatakan sebaliknya.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Belum turunnya keputusan atas kepengurusan baru Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Pamekasan, disebut jadi salah satu penghambat untuk mengubah komposisi anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dari PPP.

Pernyataan itu disampaikan anggota Tim Formatur DPC PPP Pamekasan tingkat kabupaten, Halili. Dikatakan, perubahan komposisi anggota AKD dari PPP butuh dasar surat keputusan  kepengurusan DPC PPP Pamekasan yang baru.

“Kami PPP ini kan masih belum ada pengurusnya, karena sudah demisioner, bagaimana mau mengirimkan nama yang mau di-roling, ini penyebab kami di Fraksi PPP tidak bisa berbuat apa-apa,” tuturnya, Selasa (1/3/2022).

Bacaan Lainnya

Halili menyebut, di DPRD Pamekasan, partai selain PPP sudah mengajukan nama-nama yang akan di-roling dari setiap AKD. Sementara PPP belum bisa melakukan itu.

Soal susunan kepengurusan DPC PPP Pamekasan yang baru, Halili mengaku sudah menyetor ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jatim, yang kemudian diteruskan ke DPP PPP. Namun, sampai saat ini SK DPC PPP Pamekasan belum diterbitkan. Hal itu menjadi kendala dalam perubahan komposisi AKD di DPRD Pamekasan.

“Kami di DPRD ini kan dituntut untuk segera mengusulkan nama-nama anggota fraksi yang mau di-roling, apakah roling komisi atau AKD yang lain, biasanya per dua setengah tahun sudah harus dilaksanakan,” papar Halili.

Untuk koordinasi mengenai kepengurusan DPC, sudah dilakukan ke DPW PPP Jatim. Dia berharap kepada DPP untuk segera menerbitkan SK-nya. Terlebih, tahapan pemilu akan segera dimulai.

“Saya mohon kepada DPP agar segera turunkan SK, karena ini sudah lewat waktu, dua tahun setengah itu kan per bulan Februari, saya sebagai anggota formatur dan Fraksi PPP untuk SK DPC memohon segera dikirimkan,” lanjut Halili.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman justru menyanggah pernyataan Halili. Menurutnya, perubahan komposisi AKD tidak berkaitan dengan SK DPC PPP, karena cukup diajukan fraksi.

“Jadi SK DPC PPP itu jangan dijadikan alasan, semua itu kesepakatan, jadi wewenang penuhnya ada di fraksi,” sanggah Fathor terhadap pernyataan Halili.

Perubahan komposisi itu, imbuh pria yang juga politisi PPP itu, telah disepakati para legislator Pamekasan untuk dilangsungkan pada setengah periode jabatan anggota DPRD Pamekasan. Soal jatuhnya waktu 2,5 tahun yang disebut Halili, juga disanggah. Kata Fathor, bukan di Februari namun di April 2022.

“2,5 tahun itu kan masih bulan empat (April). Yang mengajukan fraksinya, partai hanya merekom, kemudian melalui ketua fraksi mengajukan ke pimpinan DPRD,” tegas Fathor.

Sebelumnya, di awal masa jabatan anggota DPRD Pamekasan, PPP sempat menyita perhatian publik. Pasalnya, terjadi kesepakatan politik untuk menempatkan jabatan ketua DPRD Pamekasan secara bergiliran. Saat itu disepakati Fathor Rohman yang menjabat ketua DPRD Pamekasan akan digantikan oleh Halili setelah setengah periode berjalan.

Setengah periode masa jabatan anggota DPRD Pamekasan ini jatuh di tahun 2022. Versi Halili disebut jatuh  pada Februari, sedangkan Fathor menyebut pada April 2022.

Reporter:  Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.