oleh

Hampir 10 Tahun, TPI Jadi Bangunan Usang

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menyoroti tempat pelelangan ikan (TPI) yang bertahun-tahun tidak kunjung difungsikan.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengaku, sangat kecewa dengan kondisi tersebut. Sebab, hampir 10 tahun bangunan yang akan dijadikan tempat pelelangan ikan tidak difungsikan.

“Jika tidak mau difugsikan, buat apa dibangun,” katanya, Selasa (17/2/2021).

Dikatakan, sejak dulu sampai sekarang belum ada serah terima aset, sebagaimana rencananya akan dialihkan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) oleh Pemkab Sumenep.

“Ini pasti ada yang tidak beres antara Pemkab dengan Pemprov Jatim,” paparnya.

Politisi Partai Perasatuan Pembangunan (PPP) itu menyebut, TPI sangat baik dijadikan tempat jual beli ikan biasa oleh nelayan. Selama itu juga fasilitas yang dibangun ini tidak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

“Hal itu kan sangat miris, dan terkasan membuang angaran milik pemerintah,” tandasnya.

Selain itu, kapal besar tidak bisa berlabuh di tempat tersebut. Sebab, konstruksi tambat labuh kurang ke tengah. Kapal besar kandas jika memaksakan berlabuh.

“Banyak kelemahan paska dibangunnya TPI,” tuturnya.

Seharusnya, TPI itu menjadi lumbung ekonomi bagi masyarakat pesisir. Jual beli ikan secara besar-besaran bisa dilakukan di tempat tersebut. Namun selama ini, TPI di Kecamatan Pasongsongan itu tidak ubahnya pasar ikan. Warga hanya menjual eceran. “Jika dikelola dengan pasti menguntungkan dan penyumbang PAD kan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepa Bidang (Kabid) Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep Moh. Ibnu Hajar mengakui, TPI itu memang tidak berfungsi sebagaimana tempat pelelangan ikan.

Menyrutnya, ada aturan baru bahwa mengenai pengelolaan harus dikelola Pemprov Jatim. Aturan itu mengacu kepda  Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemkab Sumenep memang berencana menyerahkan seluruh aset TPI ke Pemprov Jatim. Sayangnya hingga saat ini tidak terwujud. Aset tersebut secara administrasi bukan milik pemkab. Untuk biaya listrik memang tidak ada anggaran. penambahan fasilitas juga tidak dilaksanakan.

“Kami saat ini juga bingung menghadapi hal tersebut,” ucap pria yang familiar disapa ibnu itu. (imd/ong)

 

Komentar

News Feed