oleh

Hanya 10 Kecamatan di Pamekasan Jadi Sasaran Program PTSL

Pastikan Bebas Pungli dan Bias Politik Pilkades

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Dinas Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pamekasan menargetkan tahun ini harus mencetak sebanyak 41 ribu sertifikat tanah, program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Hanya saja, ATR/BPN Pamekasan hanya mematok 10 kecamatan untuk dijadikan sasaran program tersebut. Kesepuluh kecamatan itu meliputi Kecamatan Waru, Batumarmar, Pademawu, Pamekasan, Tlanakan, Galis, Proppo, Pagentenan, Kadur, Larangan.

Dijelaskan Kasi Hubungan Hukum BPN Pamekasan Muslim, dari 10 kecamatan tersebut, tidak semua desa masuk dalam sasaran program PTSL. Hanya ada sebanyak 26 desa dari 10 kecamatan itu yang nantinya akan mendapat sertifikat tanah.

“Dari 26 desa itu, ada 41 ribu sertifikat tanah yang akan diserahkan kepada masyarakat,” katanya Minggu (21/4)

Dikatakan Muslim, saat ini pihaknya tengah fokus menyelesaikan 50 persen dari kekurangan pengerjaan sertifikat tersebut. Diakuinya, saat ini pekerjaan Peta Bidang Tanah (PBT) sudah mencapai 50 persen. Sementara Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) baru mencapai 10 persen.

Muslim mengakui, ada sedikit kendala dalam proses pengerjaan di lapangan. Menurutnya, dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), masih ditemui keterlambatan dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

Mulai pengukuran, dimana dalam L pemasangan  patok tanah di lapangan ada banyak yang telat, sebab petugas membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memastikan pemasangan patok sesuai dengan luas tanah.

Baru kemudian setelah itu, petugas melakukan pemberkasan. Dalam pemberkasan tersebut, petugas juga sering kali terkendala administrasi, berupa KTP dan KK pemilik tanah yang harus disesuaikan terlebih dahulu.

“Terkadang petugas kita di lapangan masih harus menunggu KTP dan KK pemilik tanah yang justru dikatakan hilang,” terangnya.

Lebih lanjut Muslim menjelaskan, untuk memperoleh sertifikat tanah, pemilik tanah yang mendaftarkan tanahnya dalam program PTSL juga harus mengeluarkan biaya. Biaya itu diperuntukan pada kebutuhan persyaratan atau tahapan yang biaya tidak ditanggung oleg negara, sehingga menjadi tanggungan dan kewajiban pemohon program PTSL.

“Maksimal biaya untuk itu Rp150 ribu, itu untuk biaya pemberkasan, patok, materai, dan untuk menyiapkan berkas-berkas di desa,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno meminta agar program PTSL dilakukan secara profesional. Petugas ART/BPN harus memastikan tidak ada pungli yang dilakukan oleh pelaksana di tingkat bawah.

Harun khawatir, jika pelaksanaan program PTSL tidak dibarengi oleh pengawasan, maka program pemerintah itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan oknum di bawah, khususnya kepentingan politik di desa.

“Realisasinya harus profesional. Jangan sampai ada pungli apa lagi menjadi bungkus kepentingan politik oknum tertentu,” pungkasnya. (pin/pai)

Komentar

News Feed