oleh

Hanya 5 Tambak Miliki Dokumen UKL-UPL

Kabarmadura.id/SUMENEP-Maraknya tambak udang yang beroperasi di sejumlah titik Kabupaten Sumenep terus menjadi pusat perhatian masyarakat. Sebab, dari sekian tambak, hanya lima yang memiliki izin pertambakan dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Tambak udang yang sudah mengantongin dokumen UKL dan UPL tersebar di Kecatan Dasuk, Gapura, Dungkek, Batang-Batang dan Ambunten.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan Kabupaten Sumenep Farida Hasan menjelaskan, sejumlah tambak udang yang sudah mengurus dokumen  UKL dan UPL hanya ada lima. Sementara lainnya masih belum ada.

“Dari beberapa tambak udang yang ada, tanah itu memang milik masyarakat Sumenep dan dibeli investor. Kami tidak berususan dengan itu, pokoknya ada izin dan kesesuaian kami keluarkan dokumen UKL itu,” papanya.

Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan. UKL dan UPL diwajibkan pula bagi usaha dan atau kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki UKL-UPL. Termasuk juga UKL dan UPL itu dibuat untuk proyek-proyek yang dampak lingkungannya dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks.

Lebih lanjut ia menyebutkan tambak udang yang sudah selesai mengurus dokumen UKL-UPL diantarannya Tambak Udang dan Tambak Ikan CV Widya Mandiri Desa Kerta Timur Kecamatan Dasuk, Tambak Udang CV Madura Marina Lestari Desa Andulang Kecamatan Gapura.

Tambak Udang PT Anugrah Inti Laut Desa Lapa Daja Kecamatan Dungkek, CV Lombang Kecamtan Pragaan Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang, dan Tambak Udang CV Anugerah Lautan Pratiwi Desa Beluk Ares Kecamatan Ambunten.

“Selain yang di sebutkan tadi itu, itu yang kami rekomendasi dari tahun 2015-2017 masih banyak tambak yang tidak mengurus dokumen UKL-UPL itu, rata-rata adalah milik swasta, bisa lihat sendiri, kalau sudah sesuai dengan peratauran RTRW tentu kami akan keluarkan dokumen tersebut,” katanya.

Dalam satiap enam bulan sekali, lanjutnya, pemilik tambak diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan di lapangan terhadap dokumen yang telah dikeluarkan.

“Jadi mereka itu berkewajiban per enam bulan itu memberikan laporan pengelolaan lingkungan kepada kami dari hasil perjalanan tambak udang tersebut,” jelasnya. (mun/rei)

Komentar

News Feed