oleh

Hanya 70 IKM Dapat Pengakuan

Kabarmadura.id – SAMPANG -Proyeksi pertumbuhan industri kecil menengah (IKM) di daerah yang berjuluk Kota Bahari ini mencapai 4.300 industri. Namun IKM yang sudah mengatongi izin usaha dan difaslitasi mendapatkan sertifikat produk baru sekitar 635 IKM, sedang sebanyak 3.665 industri yang tersebar di berbagai wilayah belum memiliki izin dan sertifikat produk.

Tahun ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagprin) Kabupaten Sampang mengaku hanya sebagian produk IKM yang bisa difasilitasi dan rekomendasi mendapatkan sertifikat produk. Meliputi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sertifikat hak intelektual (HI) dan sertifikat uji nutrisi dari lembaga yang berwenang.

”Kali ini, kami menfasilitasi 70 produk IKM mendapatkan sertifikat. Perincian  10 produk mamin mendapatkan sertfikat halal dari MUI, 30 desain batik  mendapatkan sertifikat HI dan 30 produk mamin mendapatkan sertifikat uji nutrisi,” Kata Kabid Perindustrian Disperindagprin Sampang Imam Rizali, Selasa (5/1).

Kata Imam, Pelaku IKM untuk bisa difalitasi mendapatkan sertifikat harus mengajukan permohonan kepada instansinya dengan melengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Semisal untuk mendapatkan sertifikat halal, para pelaku IKM harus melengkapi semua jenis perizinan, meliputi surat izin usaha perdagangan (SIUP), nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor registrasi pokok (NRP) dan didukung oleh akses pemasaran yang memadai.

Di sisi lain, upaya pemerataan sertifikat produk IKM tersebut, diklaim terkendala dengan ketersedian anggaran yang terbatas. Maka upaya fasilitasi sertifikat produk IKM itu, harus dilakukan secara bertahap, sedangkan bagi pelaku IKM yang sudah mampu dalam mengurus sertifikat secara mandiri, maka disegerakan, jangan menunggu bantuan dari pemerintah karena kuotanya terbatas.

”Kami hanya menfasilitasi sertifikat produk ini sesuai anggaran dan kesiapan dari IKM, kami sudah mensosialisasikan dan memberikan pelatihan, namun pelaku IKM tak kunjung melengkapi semua izin,”Kalitnya.

Sementara itu, Anggota komisi II DPRD Sampang Syamsuddin meminta pemerintah lebih serius dalam memperhatikan keberadaan IKM di berbagai wilayah, karena IKM merupakan salah satu kekayaan atau aset daerah yang harus mendapat perhatian lebih, IKM memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Menurut politisi partai Hanura itu, banyaknya IKM yang belum terfalitasi mendapatkan sertifikat produk dan tersentuh bantuan, karena kesadaran pelaku IKM memang masih relatif rendah untuk mengurus izin. Maka pemerintah harus aktif mendorong dan mensubsidi proses pengurus izin dan sertifikat produk.

”Kami harap, ke depananya (Disperindagprin, red.) lebih masif mensosialisasikan dan mengarahkan para pelaku IKM untuk mengurus izin usaha dan membantu secara merata,” harapnya. (sub/pai)

Komentar

News Feed