KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Realisasi perpustakaan desa di Pamekasan masih terbilang minim. Dari 189 desa/kelurahan, hanya ada 87 desa/kelurahan yang menyediakan layanan perpustakaan desa.
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pamekasan Fitriyani Rachman, melalui Pustakawan Pamekasan Kusairi mengatakan, jumlah itu masih kurang ideal dalam pemenuhan perpustakaan desa.
“Idealnya masing-masing desa harus memiliki perpustakaan desa yang aktif,” ujarnya, Senin (2/10/2023).
Desa yang sudah merealisasikan perpustakaan desa, tambah Kusairi, ada yang memang mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi (pemprov) dan ada juga yang secara mandiri.
“Bantuan dari provinsi bisa berupa buku, rak, dan lain-lain. Itupun sudah lama yang dapat bantuan tersebut. Realisasinya memang masih cukup rendah,” terangnya.
Kusairi mengungkapkan, rata-rata desa yang belum merealisasikan perpustakaan desa itu mungkin karena adanya anggapan bahwa perpustakaan desa bukan prioritas. Padahal, menurutnya, salah satu peruntukan dana desa untuk menyediakan perpustakaan desa.
Sejauh ini, pihaknya hanya berwenang dalam peningkatan kapasitas pengelola layanan perpustakaan desa. Kendati demikian, Kusairi mengungkapkan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mensosialisasikan keberadaan perpustakaan desa secara menyeluruh di Pamekasan.
“Sebagian ada yang memang aktif secara layanan, sebagian juga ada yang memang hanya sebatas ada perpustakaan desanya. Tapi banyak juga yang aktif seperti di Pademawu Timur, bunder, Panempan, Palalang, Ponteh, Pegendingan, Artodung, Potoan Daya, dan lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, salah seorang pegiat literasi di Pamekasan, Hendra Purnomo, mengatakan, keberadaan perpustakaan desa itu sangat penting. Pasalnya, bisa membantu masyarakat dalam mengakses literatur. Artinya, layanan semacam itu tidak hanya terpusat di wilayah kota. Menurutnya, pemerintah desa bisa berkolaborasi dengan komunitas literasi yang ada untuk menyediakan layanan literatur di masing-masing desa.
“Tidak ada perpustakaan bukan berarti harus mematikan kegiatan literasi di dalamnya. Bisa saja, pemdes menggandeng komunitas untuk mengadakan kegiatan-kegiatan literasi. Dengan begitu, kegiatan literasi di desa tersebut bisa terlaksana,” ungkap Ketua Forum Lingkar Pena Cabang Pamekasan (FLP) tersebut.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Sule Sulaiman
