Hanya Disanksi Ringan, ASN Sampang Enggan Setor LHKASN

  • Whatsapp
ENGGAN: BKPSDM Sampang menyebut sekitar 50 persen ASN di wilayahnya belum setor LHKASN hingga memasuki batas akhir penyetoran.

Kabarmadura.id/Sampang-Tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, untuk menyetor Laporan Hasil Kekayaan ASN (LHKASN) sangat rendah. Indikasinya, hingga kini masih ada sekitar 50 persen abdi negara yang belum menyetor LHKASN, padahal deadline penyetoran ditarget tuntas pekan ini.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang Arif Lukman Hidayat. Pria yang akrab disapa Yoyok itu mengatakan, target penyetoran LHKASN tersebut harus rampung pada pekan ini.

Hal itu dikatakan, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) Nomor 1 Tahun 2015, yang mengharuskan setiap abdi negara eselon III B ke bawah untuk menyetor LHKASN, sedangkan untuk ASN esalon III A ke atas wajib menyetor LHKPN.

“Dalam minggu ini penyetoran atau pengisian LHKASN ini diterget tuntas, tetapi sampai saat ini masih ada 50 persen ASN yang belum menyetor,” ucap Yoyok saat dikonfirmasi Kabar Madura, Senin (23/9).

Yoyok membeberkan, para abdi negara di lingkungan Pemkab Sampang, dapat login langsung melalui aplikasi resmi Menpan Siharka.menpan.go.id, kemudian masukkan data yang diperlukan, setelah itu, tinggal dikirim ke Inspektorat untuk dilakukan verifikasi sebelum dikirim ke aplikasi tersebut.

Lanjut dia, bagi abdi negara yang tidak menyetor LHKASN dalam pekan ini, maka para abdi negara tersebut sudah dianggap melanggar peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010.  Para ASN yang enggan menyetor LHKASN itu akan mendapat hukuman disiplin ringan.

“Berkas yang harus disiapkan dalam pengisian LHKASN, yakni KTP, NPWP, SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, buku tabungan terkait saldo keuangan, berkas terkait keuangan, formulir A2 terkait gaji, sertifikat tanah dan sejenisnya termasuk PBB, STNK, surat kawin dan KK, serta dokumen pendukung lainnya,” ungkapnya.

Untuk itu Yoyok berharap, para abdi negara di Sampang dapat mematuhi kewajiban menyetor LHKASN tersebut, sebelum dijatahui sanksi, karena itu adalah tanggung jawab dan kewajiban menjadi ASN sesuai surat edaran dari Kemenpan.

“Kami harap minggu ini semua abdi negara sudah menyetor LHKASN ini,” harapnya.

Sementara itu, Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Sampang Moh. Amirudin belum bisa dimintai keterangan ihwal ASN yang sudah melakukan verifikasi penyetoran LHKASN itu. (sub/pin).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *