Hanya Satu Pasien Bermasalah, RSNindhita Tidak Gentar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) BAKAL PANJANG: Komisi IVDPRD Sampang segera menyikapi masalah penolakan pasien peserta BPJS di RS. Nindhita.

KABARMADURA.ID, Sampang -Kasus penolakan pasien BPJS di RS. Nindhita, mendapat reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. Sebab hingga saat ini belum ada tindakan apapun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

Temuan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang pada 10 Oktober 2020 itu,disikapi Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fatoni.

Bacaan Lainnya

Dikatakan, Dinas Kesehatan (Dinkes)Sampang harus tegas menindak rumah sakit itu, agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Selain itu, sebagai peringatan terhadap rumah sakit lainnya.

Dia juga menaku seringa menerima laporan tentang permasalahan di rumah sakit swasta tersebut. Terutama terkait pelayanan terhadap pasien peserta BPJS. Bahkan, sebelum adanya penolakan, ada masalah penarikan biaya tambahan terhadap pasien BPJS, termasuk masalah pembelian obat.

Tetapi, kasus penolakan tersebut dinilai paling parah. Sebab, pasiennnya akan melahirkan dan seharusnya langsung dilayani, karena kondisinya darurat. Anehnya, justru diarahkan ke rumah sakit lain lantaran dokter penanggung jawab pasien BPJS Kesehatan sedang tidak ada.

Menurutnya, rumah sakit itu harus segera mendapat peringatan keras atau dicabut izin operasionalnya.

“Menyikapi dugaan penolakan pasien BPJS, dinkes harus memberikan ketegasan, karena berdasarkan laporan ke kami, rumah sakit itu memang sering ada masalah, pertama dari penarikan biaya tambahan, bahkan pembelian obat,” ungkapnya, Rabu (14/10/2020).

Jika dugaan tersebut terbukti,dia meminta pihak BPJS untuk memberikan teguran, atau mencabut izin kerjasamanya.

Adanya kasus ini, pihaknya berencana memanggil pihak-pihak terkait, agar segera menemukan kejelasan.

“Masyarakat itu bayar ke BPJS, kalau tidak bayar secara mandiri, dibayar pemerintah. Tapi kok masih ada RS nakal, dengan ini BPJS harus segera mengambil tindakan,” imbuh Fatoni.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas RS. Nindhita Sampang Zeini menuturkan,tidak masalahjika kerja samaRS. Nindhita dengan BPJS dicabut. Sebb, pasien di RS. Nindhita tidak semuanya peserta BPJS. Bahkan, Zeini sesumbar menyatakan apakah ada jaminan rumah sakit lain bisa sempurna jika RS. Nindhita ditutup.

“Loginya gini, dari seratus orang yang kami layani, kami jual jasa layanan dan sudah banyak orang yang merasa puas, apakah kami akan mengorbankan karena satu orang itu. Jadi, kalau RS. Nindhita dianggap salah, dimana salahnya,”tanyanya.

Baginya, yang berhak menentukan rumah sakit bersalah ada bagiannya masing-masing. Sehingga, pernyataanwarga yang memprotes adalah tidak benar. Bahkan menyayangkan terhadap aksi itu.

“Yang menilai salah bukan dari DKR, ada bagiannya, yakni Dinkes. Bahkan kami menolak dengan tudingan itu, karena kami itu mengarahkan,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak Dinkes dan BPJS Sampang belum bisa dikonfirmasi. Plt Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi dan  Kepala BPJS Sampang Ita Risanti tidak adasaat dididatangi ke ruang kerjanya dan tidak merespon saat dihubungi melalui selulernya. (mal/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *