Hanya Sekedar Dibangun Pengadaan TPI Sumenep, Tidak Berfungsi

  • Bagikan
(FOTO: KM/DOKUMEN ) MEMPRIHATINKAN: Tujuh tahun, kondisi tempat pelelangan ikan (TPI) di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep tidak kunjung difungsikan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) di Kecamatan Pasongsongan sudah selesai sejak tahun 2012 lalu. Namun, hingga saat ini, belum terlihat aktifitas para nelayan dan pedagang ikan di bangunan tersebut. Mirisnya, pemanfatannya hanya dijadikan sebagai tempat bermain.

Kepa Bidang (Kabid) Pemberdayaan Nelayan Kecil, Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Sumenep Moh. Ibnu Hajar mengatakan, TPI di Pasongsongan memang tidak berfungsi sebagaimana tempat pelelangan ikan. Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) belum ada geliat untuk melakukan pengalihan.

“Jadi, hingga saat ini TPI tidak dapat berfungsi, karena kami tidak dapat bertindak apapun jika belum dialihkan sepenuhnya,” dalihnya, Selasa (19/01/2021).

Menurutnya, aset tersebut secara administrasi bukan milik pemkab. Sehingga, untuk biaya listrik memang tidak ada anggaran, bahkan tidak ada penambahan fasilitas. Dirinya berusaha untuk melakukan perawatan pada TPI tersebut. Tujuannya, untuk merawat TPI agar tetap utuh dan tidak kumuh serta dapat dipakai dengan layak.

“Bangunan yang sampai 7 tahun itu hanya sekedar dibangun, surat permohonan pengalihan sudah dilakukan. Intinya menunggu Pemprov Jatim,” ucapnya.

Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Rudi Yuyianto melalui Kepala Bidang (Kabid) Aset Kabupaten Sumenep Imam Hidayat mengatakan, proses pengalihan TPI tidak ada kejelasan. Sebab, dirinya masih menunggu disposisi dari bupati.

Bahkan, Dinas Perikanan (Diskan) sudah mengkonfirmasi dan telah berkoordinasi dengan BPPKAD. Tetapi, hanya sebatas konfirmasi pada tahun 2019 hingga 2020 lalu. Saat ini masih belum ada progres lagi untuk dilakukan “Pembahasan resmi masih belum dilakukan,” tandasnya.

Dirinya berjanji akan memproses jika sudah ada pengajuan dan disposisi dari bupati. Tentunya selama itu tidak bertentangan dengan aturan perundang undangan. Sebab, mekanismenya, harus pengajuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) kepada bapak bupati setalah di disposisi, akan dilakukan survei tim penghapusan dan analisa kesesuaian dengan peraturan perundang undangan.

Baca juga  BPRS Sumenep Ikut Kampanyekan Gemar Hidup Sehat

“Kalau sudah sesuai, baru dilakukan berita acara serah terima (BAST) ke provinsi dan diterbitkan SK penghapusan,” tandasnya

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep Juhari sangat menyayangkan kondisi TPI tidak difungsikan, seharusnya pemkab sudah bergerak cepat untuk mengurus pengalihan. Sehingga, nantinya dapat dilakukan perawatan dan dapat difungsikan.

“TPI seyogyanya sudah dilakukan pengalilahan ke Pemprov Jatim agar tidak terkesan mubazir,” pungkasnya.(imd/ito)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan