KABARMADURA.ID | SUMENEP-Menyikapi naiknya harga beras, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan tidak dapat berbuat banyak. Hal itu dinilai sebagai masalah nasional.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep Dadang Dedy Iskandar menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pengawasan pasar.
“Memang benar ada kenaikan harga beras itu, tetapi memang persoalan nasional, bukan hanya di Sumenep,” kata pria yang akrab dipanggil Dadang itu, Senin (5/9/2023).
Pihaknya selaku Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumenep menyampaikan, penyebab utamanya adalah karena ada potensi mundurnya waktu tanam dan panen karena situasi el nino. Salah satu buktinya, kekeringan sudah mulai terjadi di beberapa daerah.
Tetapi dia mengatakan bahwa saat ini stok beras, terutama di Sumenep, baik daratan maupun kepulauan, masih normal.
“Kami datang ke pasar-pasar itu kebutuhan masih normal, kami mendapatkan jatah 150 ton setiap bulan dari Bulog itu, itu disiapkan untuk semua pasar di Sumenep, makanya kami anggap aman kalau stok itu,” imbuhnya.
Akibat adanya el nino itu, berdampak pada harga gabah tinggi, sehingga juga berdampak pada harga beras. Dia menyebut, harga medium Rp12.500 dan premium Rp13.000 di pasaran.
Sebagai upayanya, pihaknya bakal koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim), agar merekomendasi kerja sama dengan daerah lain di Jatim yang mempunyai potensi dalam hal ini mempunyai beras yang cukup.
Selain itu, pihaknya bakal mengkoordinir petani atau beras lokal, sehingga nantinya tidak hanya dinikmati sendiri tetapi juga dijual, sehingga kebutuhan pangan di Kota Keris ini selalu aman, termasuk pangan yang lainnya.
“Kami bakal konsultasi nanti bakal pakai dana BTT, juga bakal memanfaatkan BUMD untuk mengelola beras dan yang lainnya,” pungkasnya.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
