Hasil Audit Kerugian Negara Dugaan Maladministrasi BUMD Bangkalan Tidak Ditemukan Unsur Pidana

(FOTO: KM/FAIN NADOFATUL M) DEMI HUKUM: Kejaksaan Negeri Bangkalan menghentikan kasus dugaan maladministrasi BUMD dengan mengeluarkan SP3.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Perkembangan kasus dugaan maladministrasi pada badan usaha milik daerah (BUMD) Bangkalan stagnan. Usai diselidiki dan disidik Mei lalu mencari kerugian negara, tidak ada temuan unsur pidana. Akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menghentikan kasus itu.

Sayangnya Kejari enggan menjelaskan lebih detail perihal tersebut. Saat ditemui di ruangannya, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Bangkalan Dedi Franky mengatakan, telah diterbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 29 November 2021.

Penerbitan SP3 tersebut dikarenakan ada unsur yang tidak terpenuhi untuk melanjutkan kasus tersebut ke penetapan tersangka.

Bacaan Lainnya

“Penghentian ini berdasarkan hasil kesepakatan tim. Untuk teknisnya, tim tidak bisa menyampaikan secara detail. Pada intinya, tidak terpenuhi unsur, sehingga tidak dilanjutkan,” katanya, Selasa (29/11/2021).

Mengenai korelasi hasil audit kerugian negara sebesar Rp15 miliar dengan penghentian itu, pihaknya enggan menjelaskan secara detail. Dia hanya menyebut, hasil audit itu tidak ditemukan unsur pidananya. Pernyataan sebelum itu, Dedi mengungkapkan, seiring perkembangan penyidikan tidak ada unsur pidana itu.

“Terakhir pemanggilan saksi memang sudah lama, ini kan kemarin pengembangan penyidikan dari tim. Cuma nanti kalau lebih spesifiknya kami akan sampaikan lagi,” janjinya.

Dedi juga enggan membeberkan alasan tidak disampaikannya lebih rinci mengenai penghentian itu. Pihaknya juga tidak memastikan kapan Kejari Bangkalan akan mengumumkan secara gamblang mengenai penghentian kasus dugaan korupsi di perusahaan milik daerah tersebut.

“Kami akan sampaikan dulu kepada tim seperti apa nanti penyampaiannya. Karena ini masih baru juga penerbitan SP3-nya,” jelasnya.

Namun, tidak menuntut kemungkinan kasus tersebut tetap berlanjut jika ada temuan baru. Dia juga membantah bahwa penghentian itu merupakan dampak adanya struktur baru di tubuh BUMD. Katanya, memang murni ada unsur yang tidak ditemukan untuk menjadikan pidana.

“Jadi penetapan tersangkanya, melakukan penuntutan belum sampai itu. Tidak ada juga tekanan, intervensi atau tuntutan dari pihak manapun, murni dari kesepakatan tim yang menurutnya tidak ada unsur yang memenuhi,” tegasnya.

Mengenai alat bukti, Dedi menyebut sudah ada. Hanya saja, unsur yang menjadikan kasus tersebut menjadi tindak pidana belum terpenuhi. Sehingga kerugian yang sempat dirilis diakuinya tidak ada.

“Kalau dibilang ada kerugian negara, tentunya masih lanjut. Tapi untuk sementara ini dari tim menyatakan tidak ada. Nanti detailnya kami sampaikan dulu ke tim agar diumumkan pada publik secara detailnya,” pungkasnya.

Reporter: Fain Nadofatul M

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan