oleh

Hasil Bimtek Kades Sampang Diragukan

Kabarmadura.id/Sampang-Kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas kepala desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, di Hotel Mirah, Banyuwangi tanggal 27 sampai 30 Agustus lalu mendapat reaksi kritikan. Sejumlah aktivis mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam aliansi damai pantura (ADP) mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan sumber anggaran, serta adanya dugaan kegiatan itu hanya sebatas mencari hiburan semata, Senin (14/09/20).

Koordinator ADP Sampang Mohni mengatakan, bahwa informasi yang berhasil dihimpun olehnya, kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan ke Banyuwangi tersebut bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) Sampang. Padahal, anggaran yang digunakan tersebut tidak tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat desa.

Sehingga dengan itu pihaknya menduga kegiatan tersebut melabrak aturan tentang pemerintahan desa yang termaktub di Undang-Undang Nomor 06 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Permendagri Nomor 114 tahun 2014, Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 04 tahun 2018.

“Setiap desa dipotong Rp5 juta yang diambil dari ADD, jadi ketika dikalkulasi 180 desa, jumlahnya kurang lebih Rp900.000.000, sehingga kami akan terus memantau dan meminta surat pertanggungjawaban, bahkan kalau ada penyimpangan akan melaporkan kepada Kejaksaan,” tegassnya, Senin (14/9/2020).

Selain itu, ia merasa kecewa pada audiensi tersebut. Sebab tidak dihadiri oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) atau perwakilan untuk memberikan ketegasan dan keterangan resmi, sehingga ia akan melakukan audiensi kedua dengan catatan, harus menghadirkan ketua AKD.

“Kami sangat kecewa, sebab tidak ada AKD, dan kami akan melayangkan surat audiensi kembali untuk menghadirkan perwakilan AKD,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sohanto, mengaku bahwa kegiatan tersebut bersumber dari ADD, kegiatan itu untuk meningkatkan kapasitas kepala desa. Selain itu ia menuturkan bahwa kegiatan bimtek itu DPMD hanya memfasilitasi berdasarkan kemauan dari setiap koordinator kepala desa.

Pihaknya mengakui, Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa di Kabupaten Sampang, masih dibawa rata-rata. Hal itu bisa dilihat jika ada sebagian desa yang tidak ada APBDes. Maka dari itu butuh dilakukan bimtek maupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya bisa meningkatkan perekonomian para warga. Selain itu pihaknya menyayangkan terkait jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimtek tersebut, karena kapasitas satu desa yang menghadiri 180 kepala desa sulit untuk memberikan informasi secara utuh.

“Mungkin kedepan akan dilakukan pemetaan potensi desa setiap peserta dengan tempat studi banding yang menjadi rujukan,” Pungkasnya (mal/mam).

Komentar

News Feed