Hasil Evaluasi DPRD Sumenep, Sebut DPKS Offside dalam Kinerja

  • Bagikan
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) BERBENAH: Peruntukan anggaran di Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) di tahun 2021 harus lebih maksimal dan sesuai dengan kinerja serta program dalam satu tahun.

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat. Terutama dalam hal kinerja dan besaran anggaran. Mereka menilai, DPKS kerap lewat batas. Bahkan, kinerjanya  tidak terstruktur dan tidak seimbang dengan anggaran yang begitu besar. Hal  tersebut, diungkapkan Wakil ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, Rabu (25/11/2020).

Menurutnya, berdasar penilaian tim di badan anggaran (banggar), DPKS harus dievaluasi sebagai langkah untuk memperkecil anggaran. DPKS mendapatkan anggaran Rp700 hingga Rp1 miliar dalam satu tahun. Maka, pada tahun 2021 ini akan diusahakan dikurangi. “Evaluasi ini, tentunya akan menjadi PR bersama,” ujarnya.

Dia berharap, agar DPKS berbenah, tujuannya demi kesejahteraan pendidikan, dengan memperbaiki program yang ditopang dengan anggaran yang ada atau tidak sebanding dengan program kerja yang dicanangkan. “Anggaran harus disesuaikan dengan anggaran yang ada,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris DPKS, Mohammad Suhaidi membantah keras terkait tudingan wakil ketua DPRD. Menurutnya, lewat batas yang dimaksud tanpa landasan. “Offside yang dimaksud itu seperti apa ya,” paparnya.

Dia menegaskan, wakil rakyat mengatakan offside tidak mengetahui fungsi dan peran DPKS. Sehingga, asal bunyi tanpa landasan yang jelas. Padahal, DPKS terus melakukan sesuai tupoksi yang ada. Salah satunya, telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010, yakni tiga poin penting yang menjadi tugas dewan pendidikan.

Pertama, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkatnya masing-masing. Kedua, memfungsikan diri secara mandiri dan profesional, menyusun berbagai konsep secara utuh dan rasional.

“Ketiga menghimpun, menganalisis serta merekomendasikan kepada bupati terhadap berbagai saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap persoalan pendidikan di daerah. Kami sudah bekerja sesuai peran dan fungsi selaku DPKS, ditambahnya anggaran dan tidaknya terserah kesepakatan,” responnya. (imd/ito)

Baca juga  Mensos Kabulkan Syaikhona Kholil sebagai Pahlawan Nasional

 

 

 

 

 

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan