Hasil Paripurna Perubahan APBD 2023 Sampang Pastikan Semua Program Terkaver

News140 views
Banner Iklan

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2023, Senin (4/9/2023).

Hadir dalam rapat paripurna ini, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati (Wabup) Sampang H. Abdullah Hidayat, Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang H. Yuliadi Setiyawan, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). 

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, melalui Sekda H. Yuliadi Setiyawan menyampaikan, terdapat sejumlah program yang harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pihaknya menyebut, tidak memungkinkan kalau semua program dipertahankan. Sehingga harus ada beberapa program yang harus ditiadakan. 

Baca Juga:  Cara Pemkab Sumenep Lestarikan Seni Karawitan, Dijadikan Ajang Adu Kemampuan Bermusik Siswa

“Kami harus menyesuaikan dengan APBD,” ujar Yuliadi.

Dia menjelaskan, tahun ini APBD Sampang mengalami defisit sekitar Rp38 miliar. Hal itu yang memaksa ada program-program yang harus dievaluasi. Karena, kata Yuliadi, tidak mungkin programnya ada, namun anggarannya tidak ada.

“Melihat APBD kita tahun ini, memang harus ada yang ditiadakan,” tambahnya.

Namun, Yuliadi menambahkan, pada APBD perubahan tersebut dipastikan semua program yang dipertahankan sudah pasti terdanai. Akan tetapi, jika bisa, pihaknya berharap, tidak ada program yang dikurangi, semuanya disesuaikan agar seolah-olah tidak defisit.

“Pada APBD perubahan ini sudah dipastikan semua program sudah terdanai, ya kalau perubahan itu, baik defisit atau tidak, pasti ada perubahan. Hanya karena kita defisit, maka akan ada yang harus disesuaikan,” tutupnya.

Baca Juga:  DLH Sumenep Dinilai Lambat Mengantisipasi Potensi Serangan Puting Beliung

Sementara Ketua DPRD Sampang Fadol memaparkan, KUA dan PPAS perubahan tersebut sudah kebijakan umum. Artinya, pihaknya nanti menerima draf raperda APBD dari eksekutif, setelah itu akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD. 

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, akan ada penambahan anggaran dari APBD murni 2023, namun tidak terlalu signifikan. 

“Kami tetap akan memaksimalkan, tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah kita sepakati bersama pemerintah setempat,” jelas Fadol.

Pewarta: KM70

Redaktur: Sule Sulaiman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *