oleh

Hasil Pembahasan KUA-PPAS, Legislatif Bangkalan Minta PAD Dinaikkan 50 Persen

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Bangkalan tahun 2021 antara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah selesai. Dalam pembahasan itu merumuskan sejumlah kebijakan, diantaranya tentang pendapatan asli daerah (PAD) harus dinaikkan 50 persen.

Ketua Banggar DPRD Bangkalan Muhammad Fahad mengatakan, target PAD tahun 2021 harus dinaikkan. Sebab, potensi PAD di Bangkalan sangatlah banyak. Sehingga, dia meminta pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk memaksimalkan potensi yang ada menjadi PAD.

“Jadi Pemerintah harus benar-benar menggali potensi PAD yang ada. Tujuannya agar meningkatkan PAD kita,”  katanya.

Fahad menyampaikan, PAD untuk tahun 2021 mendatang naik minimal 50 persen. Dia meminta, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan selaku Ketua TAPD untuk menginstruksikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan PAD minimalnya naik menjadi 50 persen. Terlebih, PAD tahun ini tidak mencapai target akibat wabah Covid-19. Untuk itu, PAD harus ditingkatkan pada tahun 2021.

“Kalau tahun ini belum memenuhi target masih saya maklumi karena ada bencana non alam, wabah Covid-19. Tapi tahun depan saya minta pada Pak Sekda untuk memerintahkan semua OPD menggali potensinya untuk meningkatkan PAD,” terangnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, kenaikan target PAD pada tahun 2021 hanya sebesar 19,49%. Hal tersebut dihitung dari target PAD pada APBD Perubahan 2020 sebesar Rp211.620.744.167,24. Maka untuk tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp252.870.736.775,00. Artinya ada kenaikan sebesar Rp41.249.992.607,76.

Terpisah, Sekda Bangkalan Taufan Zairinsjah menyampaikan, KUA-PPAS tahun 2021 telah selesai dibahas. Maka dari itu pihaknya akan melakukan prioritas pembangunan di Bangkalan. Khususnya melakukan mapping program-program yang sesuai dengan visi misi Bupati Bangkalan pada bagian yang belum terlaksana.

“Infrastruktur, enterpreneur santri kemudian pemberdayaan kegiatan di masyarakat termasuk bantuan sosial,” tuturnya.

Dana yang dimiliki Bangkalan saat ini, katanya, banyak disumbang atau ditransfer dari pemerintah pusat. Dana tersebut tahun ini mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga, Timgar akan mapping untuk realisasinya.

“Awalnya Rp2,3 triliun, sekarang hanya Rp2,1. Penurunannya sekitar segitu. Nanti akan kami mapping,” tandasnya. (ina/mam)

Komentar

News Feed