KABARMADURA.ID | SUMENEP-Setelah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, beberapa persoalan masyarakat hasil serap aspirasi itu terampaikan, mulai bidang kesehatan, pertanian dan yang lainnya.
Namun yang menjadi skala prioritas adalah terkait kondisi infrastruktur. Karena menjadi fokus utama yang disampaikan oleh sejumlah fraksi dalam rapat tersebut. Salah satunya kondisi infrastruktur di kepulauan yang dinilai jauh dari layak.
Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh. Syukri saat dikonfirmasi oleh sejumlah awak media di ruang kerjanya, warga di Kepulauan Sumenep itu sempat berwacana membuat kabupaten sendiri.
Hal itu lantaran beberapa jalan utama di setiap kecamatan yang sangat jauh dari layak. Sehingga pada momen rapat paripurna yang melibatkan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep itu, diharapkan bisa menjadi sarana untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang layak di kepulauan.
“Mayoritas laporan dari fraksi adalah infrastruktur. Hampir keseluruhan hasil reses tentang itu,” ucapnya.
Bahkan, sebagian besar masyarakat yang menyampaikan aspirasinya meminta agar Pemkab Sumenep jangan sampai menunggu persoalan jalan rusak viral di media sosial, baru akan diperbaiki.
Syukri menilai, keluhan tersebut sebenarnya bukan hal yang mengherankan. Karena infrastruktur memang menjadi penunjang perekonomian baik di wilayah desa maupun kota.
Jika kondisi infratruktur, khususnya jalan yang rusak mulai diperbaiki, maka dapat dipastikan hal tersebut akan mengkatrol taraf ekonomi di wilayah setempat. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat juga akan ikut terangkat.
Sehingga seluruh fraksi di parlemen DPRD Sumenep berharap agar perbaikan infrastruktur benar-benar menjadi atensi Pemkab Sumenep.
“Infrastruktur menjadi penunjang perekonomian, baik di desa maupun di kota,” lanjut Syukri.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi menjelaskan bahwa realisasi dari keluhan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur, sebagian telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun anggaran 2023.
Sementara untuk sisanya, akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemkab Sumenep untuk dianggarkan di tahun 2024.
“Kami akan lakukan secara bertahap,” paparnya.
Pewarta: Moh Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
