Hasil Survei Penonaktifan PBID Dijanjikan April

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Bangkalan- Pemangkasan penerima Peserta Bantuan Iuran Daerah (PBID) masih belum rampung. Padahal target awal yang disepakati adalah akhir bulan Februari sebelum tanggal 1 Maret. Namun, hingga kini hasil survei pemangkasan PBID sendiri masih buram. Sehingga, untuk pembayaran iuran pada bulan Maret ini masih menggunakan data yang lama.
Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menjanjikan bahwa hasil survei tersebut akan dirilis dan selesai pada awal bulan April mendatang. Data lama yang masih dipakai Dinkes untuk pembayarannya sendiri saat ini adalah 105.596 jiwa.
“Sementara, itu yang sekitar 41 ribu itu masuk DTKS. Sehingga total premi yang kita bayar bulan ini Maret 105.596 jiwa,” ujar Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo, Kamis (19/3/2020).
Data tersebut mengacu data lama dan belum termasuk hasil survei yang di daerah-daerah pelosok bersama bidan dan puskesmas-puskesmas. Ia menambahkan, data tersebut masih belum diapa-apakan atau belum ditindaklanjuti. Lelaki yang kerap disapa Yoyok ini menuturkan, sebab, masih menunggu perintah dari Bupati Bangkalan.
“Nanti kita akan membuat keputusan yang menyenangkan kepada semua pihak. Apakah ada penurunan jumlah penerima PBID atau tidak. Tunggu nanti ya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan Setidjabudhi menuturkan, pemangkasan PBID ini merupakan realisasi tunduk dalam aturan pemerintah, yaitu penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, hal tersebut mengharuskan Pemkab Bangkalan untuk melakukan penyesuaian data dari pusat ke daerah.
“Ini juga sebagai bentuk penyesuaian dana di APBD kita. Dan ini, sebisanya akan terus kita sesuaikan terus. Sehingga penerima ini masih kita kelompokkan, mana yang akan dibiayai oleh APBN dan APBD. Kalaupun ada yang tercecer nanti ada anggaran dari Biakesmaskin,” jelasnya.
Masih menurut Budhi, adanya kenaikan atau penurunan data PBID tiap tahunnya. Ia mengungkapkan, data akan terus diperbaiki setiap 3 bulan sekali. Maka, menurutnya, hal itu mempermudah Pemkab untuk melakukan penyesuaian data dengan anggaran yang dimilikinya. Sebab, sebelumnya data bisa diperbaiki atau diperbarui setiap 6 bulan sekali.
“Semoga ini bisa cepat, karena kita sudah berusaha keras untuk memperbarui data itu. Awal April kemungkinan baru selesai,” tukasnya.
Sekedar diketahui, anggaran yang dimiliki oleh pemkab sendiri untuk membayar premi kenaikan BPJS bagi penerima PBID hanya sebesar Rp31 miliar. Dana itu berasal dari Biakesmaskin. (ina/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *