KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Program bantuan air bersih untuk desa rawan kekeringan yang terhenti sebelum masa kekeringan usai, mendapat kritik pedas dari sejumlah organisasi mahasiswa yang mengatasnamakan Cipayung Pamekasan.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan Abd. Rahman menilai, Pemkab Pamekasan tidak menepati janji dalam realisasi programnya. Salah satunya seperti program bantuan air bersih untuk desa rawan kekeringan.
Bahkan, kata pria asal wilayah pantura Pamekasan itu, terdapat desa yang tidak mendapatkan bantuan air bersih sama sekali. Padahal menurutnya, pemkab berkomitmen untuk memberikan bantuan air bagi desa rawan kekeringan.
“Yang katanya akan diberikan satu truk tangki air untuk desa rawan kekeringan, tidak ada. Saya mewakili dari Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, jangankan satu truk, setengah truk aja tidak ada. Itu artinya Pemkab Pamekasan hanya omong kosong. Belum lagi janji-janji lainnya yang tidak terealisasi, seperti banguan untuk mudin, guru ngaji, dan penggali kubur, ” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Pamekasan telah menghentikan bantuan air sejak September lalu. Pasalnya, anggaran yang tersedia sudah habis. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan Akmad Dhofir mengatakan, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk biaya operasional pengiriman air ke wilayah terdampak. Diketahui, terdapat 321 dusun dari 77 desa yang menjadi sasaran penerima.
“Awal pendistribusian Agustus lalu. September dihentikan karena tidak ada anggarannya. Selama satu bulan pendistribusian menghabiskan dana Rp88 juta,” ungkapnya.
Kendati bantuan distribusi air dihentikan, pihaknya tetap mengupayakan untuk mendapatkan bantuan kembali. Salah satunya tetap berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur terkait suplai bantuan air tersebut. Namun, pihaknya tidak bisa memastikan terkait jumlah wilayah yang nantinya akan terkaver bantuan dari pemprov tersebut.
“BPBD Provinsi juga melakukan droping air, tapi kurang tahu apakah itu menyeluruh ke wilayah terdampak atau tidak,” terangnya.
Untuk diketahui, aspirasi tentang kebijakan pemkab juga disampaikan oleh perwakilan dua organisasi lainnya. Mereka adalah aktivis PMII yang menyorot tentang maraknya tambang ilegal di Pamekasan dan dari aktivis GMNI yang secara khusus menyoroti perihal kelangkaan dan mahalnya pupuk yang mencekik petani.
Penyampaian aspirasi tersebut sebagai bentuk refleksi sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Para aktivis itu berkomitmen untuk mengawal setiap persoalan yang ada di Kota Gerbang Salam hingga tuntas.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Wawan A. Husna
