Hibah Tanpa Proposal Disdikbud Pamekasan Menyalahi Permendagri 14 Tahun 2016

Hibah tanpa proposal
(DOK/KM) PIMPINAN OPD: Dari kiri, Kepala Bappeda Taufikurrachman, Inspektur Mohamad Alwi dan Kepala BPKPD Sahrul Munir.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN — Temuan BPK Jawa Timur tentang hibah tanpa proposal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan diduga menyalahi Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

Permendagri ini memuat tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, mekanisme pencairan dana hibah sudah diatur di dalam Permendagri tersebut. Termasuk jika hibah itu adalah program Pokir anggota DPRD.

Bacaan Lainnya

“Di Permendagri itu disebutkan, proposal dana hibah itu ada dua. Ada proposal awal untuk penganggaran dan proposal saat pencairan,” ungkapnya, Minggu (5/6/2022). Taufik menyebut, proposal dana hibah itu wajib ada.

Dia mengatakan, tidak ada kebiasaan praktik penyaluran dana hibah dengan tanpa ada proposal. “Tidak ada, ini baru kali ini (jadi temuan BPK), dan (proposal) memang wajib ada,” sambung pria asal Sumenep itu.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir mengatakan bahwa penganggaran hingga realisasi Pokir anggota dewan itu melalui tahapan panjang.

Pertama, Pokir dimulai dari usulan masyarakat saat masa Reses anggota dewan. Kedua, anggota DPRD Pamekasan menginput aspirasi masyarakat ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Ketiga, ketika usulan DPRD ini masuk ke SIPD, Bappeda akan menelaah usulan masyarakat ini masuk ke OPD mana. “Kalau hibah sekolah ke Disdikbud, kalau jalan masuk ke PUPR, jadi Bappeda yang memilah,” ungkap Sahrul, Minggu (5/6/2022).

Keempat, setelah program Pokir ditelaah dan masuk ke sistem, maka harus diikuti proposal. “Karena hasil Reses, toh,” sambungnya. “Nah, di tahap ini sudah ketemu dewan mana yang mengusulkan, dan setelah itu masuk program penganggaran dan ploting ke OPD,” imbuhnya.

Pada saat penganggaran, lanjut Sahrul, sesuai ketentuan Permendagri, harus diikuti proposal. Kelima, pada proses pencairan dana hibah juga harus ada proposal permohonan pencairan dana hibah.

“Kalau tidak ada proposal kan tidak tahu mau dicairkan apa nggak,” katanya.

Sahrul menyebutkan, proposal dana hibah itu pasti ada. Namun, temuan BPK ini fakta lain yang juga tidak bisa dibantah. “Tidak mungkin kalau tidak ada proposal kemudian dianggarkan dan dicairkan, karena tidak ada dasarnya,” jelasnya.

Namun, kata Sahrul, temuan BPK di sisi lain itu juga riil. Sebab, pemeriksaan BPK itu melalui wawancara lintas instansi. “Inspektorat diwawancarai, Bappeda dan OPD yang merealisasikan,” ungkapnya. “Ini akan kita perbaiki, proposal akan diserahkan ke BPK melalui Inspektorat,” janjinya.

Di tempat terpisah, Inspektur Pamekasan Mohamad Alwi mengatakan temuan itu harus ditindaklanjuti oleh Disdikbud Pamekasan. “Kalau rekomendasi BPK minta proposal, maka dalam waktu 60 hari Disdikbud harus melengkapinya,” katanya.

Redaktur: Ongki Arista UA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 Komentar

  1. Dana hibah untuk 2016 2021 aggaran utuk desa tidak jelas untuk wilayah waru dikarenaka kepala desa sewenang wenang dipakai untuk menipulasi dana hibah tersebut anggaran yang semula menghabiskan 150juta ditulis 500juta kejadiannya di bajur waru tapi tidak ada pemerintah yg menindak lanjutkan tentang masalah ini