oleh

Hindari Sengketa, BPN: Sertifikat Tanah Wakaf Bisa Ikut PTSL

Kabarmadura.id./BAngkalan-Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian, Agriya dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bangkalan Babang Agus mengatakan, pada tahun 2020 tidak ada masyarakat yang melakukan pendaftaran terkait tanah wakaf.

” Pada tahun ini tidak ada masyarakat yang mendaftar terkait tanah wakaf,” jelasnya, Minggu (26/7/2020).

Pihaknya menyebutkan, pendaftaran tanah wakaf bisa diikutsertakan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap  (PTSL).

“Jika ada salah satu desa yang dimasukan untuk menyertifikati tanah, maka boleh dimasukkan di program PTSL agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” paparnya.

Disinggung tentang jumlah tanah wakaf di Bangkalan, Agus mengatakan tidak tahu karena masih belum terdata.

“Di Bangkalan, ada atau tidaknya tanah wakaf saya tidak tahu. Sebab sejauh ini belum ada yang mengurus sebab yang tau pasti terkait tanah wakaf ada atau tidaknya kepala desa,” ungkapnya.

Penyertifikatan tanah wakaf sudah menjadi atensi pemerintah pusat sehingga dengan adanya sertifikat tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Sertifikat tanah wakaf untuk menimalisir potensi permasalahan. Sebab di kota kota besar sudah banyak yang menyertifikat tanah wakaf terutama untuk musala dan masjid,” jelasnya.

Menurutnya, untuk menyertifikat tanah wakaf tersebut bergantung  para kepala desa mau mendaftarkan tanah wakaf atau tidak.

“Untuk menyertifikasi tanah wakaf itu tergantung setiap kepala desa mau menyertifikati tanah wakaf atau tidak” ungkapnya

Pihaknya menyebutkan bahwasanya  terkadang masyarakat untuk mengurus tanah wakaf tersebut sering terjadi permasalahan dalam administrasi sehingga masyarakat kesulitan hal itu.

“Untuk mengurus tanah wakaf tidak mudah sebab harus ada Ikrar wakaf, juga harus ada nadirnya serta wakifnya, sehingga masyarakat enggan mengurusnya,” paparnya.

Agus mengatakan, proses pengurusan tanah wakaf dan tanah biasanya itu sama saja akan tetapi tanah wakaf harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.

“Untuk memberikan sertifikat tanah wakaf, prosesnya sama saja. Akan tetapi, ada persyaratan tanah wakaf yang sulit untuk dipenuhi oleh pemohon sehingga masyarakat malas mengurus sertifikat itu. Masyarakat pada umumnya mewakafkan tanah tersebut secara lisan saja,” paparnya.

Terpisah, salah satu takmir Masjid Moh Holil yang enggan disebut namanya mengatakan, untuk sertifikat tanah yang sudah dibangun masjid hanya sertifikat  tanah biasa.

“Untuk sertifikat tanah wakaf tidak ada. Akan tetapi dulu sesepuh yang memiliki tanah ini sudah mengatakan kalau tanah ini untuk pembangunan masjid,” jelasnya. (sae/pai)

 

Komentar

News Feed