Hingga Menjelang Akhir Tahun Pembangunan KIHT Tak Ditender

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DITINJAU: Saat kelompok tani melihat hasil tanam tembakaunya kemarin

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Pembangun gedung untuk kawasan industri hasil tembakau (KIHT) di Kecamatan Guluk-Guluk sampai saat ini belum ada kejelasan. Kendati sudah menjelang akhir tahun, namun pembangunan yang dianggarkan Rp10 miliar itu masih tahap perencanaan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep Agus Dwi Saputra menjelaskan, berhubung anggaran yang dikucurkan cukup besar, maka tahapannya harus melalui tender dulu. Anggaran pembangunan gedung KIHT bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2021.

Bacaan Lainnya

“Hari ini masih tahap perencanaan dan sudah menemukan kerangka saja, kalau tendernya masih bulan depan,” kata Agus, sapaan akrabnya. Minggu, (19/9/2021).

Karena anggaran itu dinilai tidak cukup, maka perencanaan itu hanya menargetkan sekitar 8 los, itupun hanya kerangkanya saja, masih belum ada ruangan. Menurut dia, pembangunan belum mencapai 100 persen, sehingga tahun ini belum bisa difungsikan.

“Kebutuhan lahan kan pembangunan fisik, butuh sekitar 2 hektar sudah ada, yakni tanah kas desa. Belum bisa difungsikan masih untuk tahun ini,” imbuh dia.

Pembagunan KIHT sesuai studi kelayakan yang menjadi peetimbangan mulai kadar manfaat ekonomis proyek tersebut, manfaat proyek itu bagi pembangunan negara atau disebut manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terakhir manfaat atau timbal balik pembangunan KIHT bagi lingkungan sekitar.

“Di sana (Guluk-Guluk) banyak produk rokok ilegal. Sehingga dengan adanya KIHT akan ada layanan pengurusan cukainya nanti” terang Agus.

Salah satu Ketua Kelompok Tani Alhidayah Bina Usaha Munhari mengatakan, selama ini perhatian terhadap industri hasil tani tembakau dari pemerintah sangat minim. Hingga hari ini saja diakuinya petani tidak mempunyai kekuatan untuk memperjuangkan harga.

“Ujung-ujungnya pasti petani yang salah. Kurang ini, banyak permainan dalam proses mengelola tembakau. Minimal pemerintah menjadi fasilitator dengan pihak gudang,” harap dia.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *