Hingga Penghujung Tahun, Realisasi APBD Sumenep Baru 40 Persen

  • Whatsapp
Km/ Razin PROYEK: Pekerjaan jembatan di lingkar barat masih belum selesai

Kabarmadura.id/Sumenep-Menjelang tutup tahun anggaran, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep, masih sangat rendah. Dari total APBD sebesar Rp2,7 triliun, saat ini  masih realisasi 40 persen. Capaian tersebut, masih jauh dari target realisasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasyadi membenarkan, sampai saat ini realisasi APBD masih mentok di angka 40 persen. Dirinya menjelaskan, hal itu disebabkan oleh mayoritas pekerjaan yang belum tuntas adalah proyek pembangunan dan infrastruktur yang saat ini digenjot secara serentak.

Sementara besaran target anggaran yang telah ditentukan itu, terdiri dari Rp1,26 triliun belanja langsung, dan Rp1,59 belanja tidak langsung. Sehingga total keseluruhan anggaran adalah 2,85 triliun, sementara yang sudah terealisasi masih 1,14 triliun.

Selain itu, dia menyebutkan, selama ini tidak ada kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan, pihaknya juga tidak terlalu khawatir jika pekerjaan tidak tuntas tahun ini,  karena yang bakal bertanggung jawab adalah pihak ketiga atau pemenang tender.

“Yang paling banyak itu dari PU Cipta Karya dan PU Bina Marga, tetapi saat ini sudah berjalan semua kok,” paparnya kemarin. (17/11/2019).

Edy membantah jika APBD itu memang dibiarkan secara sengaja mengendap di bank, dengan tujuan didepositokan. Karena menurutnya, memang ada anggaran khusus untuk itu, sehingga tidak mungkin istilah tersebut bisa dilestarikan.

“Tidak seperti itu, karena yang pasti APBD selalu diaudit oleh BPK, dua tahun BPK turun untuk mengawasi itu,” tukasnya.

Anggota DPRD Sumenep Hanafi mengungkapkan, minimnya realisasi ABPD di wilayahnya memang bukan persoalan baru. Sehingga sejak awal, pihaknya sudah mewanti-wanti agar serapan tersebut sesuai target yang telah ditentukan.

“Kalau masalah APBD itu sudah lagu lama, sudah sering kali diutarakan oleh teman-teman, di tim anggaran bahkan di komisi-komisi, tetapi selalu ada alasan-alasan klasik dari eksekutif, ada kendala inilah ada kendala itu lah,” pungkasnya. (ara/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *