HMI Bangkalan Kawal Terus Dugaan Kasus Pencemaran Nama Baik

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH. IMRON) Aktivis HMI: Siap kerahkan kadernya Untuk melakukan aksi turun jalan, untuk menuntut keadilan

KABARMADURA.ID, Bangkalan -Kasus pencemaran nama baik yang menimpa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang diduga dilakukan oleh Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di media sosial  grup WhatsApp Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Komisariat UTM pada hari Rabu 11/9/2019, hingga kini masih belum menemukan titik terang. Meski sudah berjalan satu tahun kasus tersebut masih tersendat di Polres Bangkalan.

Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Bangkalan Moh. Thoifur syairozi menegaskan, sampai kapanpun kasus tersebut tidak akan dicabut, karena itu menyangkut nama baik sebuah organisasi bukan perorangan. Maka dari itu, ketika menyangkut organisasi tidak ada kata mundur dalam mengawal kasus pencemaran nama baik tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kalau nanti betul-betul ada main antara pelapor dan tersangka, maka saya akan mengajak pengurus dan semua kader HMI Cabang Bangkalan untuk melaporkan kembali ke polisi biar tidak ada dusta diantara kita. Dan biar tau rasa para aktor-aktor yang punya kepentingan hingga nama baik organisasi dijual,” tegas dia. Senin (19/10/2020).

Pria kelahiran Sampang itu meminta kepada seluruh kader HMI agar terus tegak lurus mengawal kasus itu sampai tuntas. Ia berharap agar Polres Bangkalan bekerja secara profesional dan tidak pandang bulu. Bahkan dirinya mengancam akan mengarahkan seluruh kader HMI untuk melakukan aksi turun jalan dengan berjilid-jilid apabila kasus tersebut terus mengendap di kepolisian.

“Kami akan kerahkan seluruh kader HMI apabila kasus itu terus tidak berjalan seperti ini. Dan jangan sampai polisi juga yang kongkalikong. tolong tegakkan hukum yang seadil adilnya,” pintanya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Agus Subarnapraja menyampaikan, kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap HMI dinyatakan sudah P19. Jaksa meminta pertanyaan kepada tiga saksi, akan tetapi yang menjadi masalah dan memperlambat karena saksi yang dari HMI (pelapor) tidak memenuhi panggilan, bahkan surat panggilan itu sudah dilayangkan berkali kali, tetapi hingga kini tidak ada respon dari pelapor.

“Penyidik masih berusaha melengkapi beberapa petunjuk P19 jaksa sebagai bagian dari kelengkapan berkas. Untuk melengkapi itu semua, kami butuh beberapa ahli mulai dari ahli bahasa, ahli pidana, ahli ITE. Dan info yang terbaru ahli ITE ini harus meminta validasi ke kementerian Kominfo itu yang agak repot dan yang menjadi salah satu kendala,” paparnya. (km5/mam)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *