Honorer dan PTT Dihapus, Bupati Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat

  • Whatsapp
(KM/FA'IN NADOFATUL M.) BAKAL DIHAPUS: Pegawai yang ada di lingkungan pemerintahan Bangkalan sedang bersantai..

Kabarmadura.id/Bangkalan-Rapat kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyepakati tenaga honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) secara bertahap tak ada lagi dari lingkungan pemerintahan mendapat tanggapan dari Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.

Politisi yang kerap disapa Ra Latif ini menilai, jika kesepakatan itu direalisasikan akan membebani daerah. Pasalnya, selama ini pekerjaan pemerintahan daerah sangat terbantu dengan adanya pegawai honorer.

“Kalau dari segi anggaran tidak terbebani karena anggaran untuk honorer secara otomatis akan tidak ada,” katanya, Selasa (21/1).

Sedangkan kesiapan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) sendiri, Ra Latif mengungkapkan, siap-siap saja asal ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat mau dikemanakan pegawai honorer atau PTT ini. Dirinya berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut jika memang ini harus direalisasikan.

“Kasihan ini jika honorer harus dihapus begitu saja, nanti akan saya koordinasikan dulu ke pusat seperti apa. Akan kita tindaklanjuti kabar tersebut baiknya seperti apa dan langkah apa yang kita ambil setelah penghapusan ini,” paparnya.

Lebih lanjut, menurut orang nomor satu di Bangkalan ini menyampaikan, jika solusi yang ditawarkan dalam penghapusan tenaga honorer ini pengangkatan status menjadi pegawai kontrak atau Aparatur Sipil Negara (ASN), apakah keuangan daerah mencukupi untuk menggaji pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai kontrak atau ASN. Dirinya menjelaskan, akan menyesuaikan terlebih dahulu kemampuan anggaran yang ada di daerah dengan pengangkatan pegawai honerer menjadi pegawai kontrak atau ASN.

“Di Bangkalan ada sekitar 4 ribu tenaga honorer. Sebagian sudah ada yang ikut CPNS dan pegawai kontrak di atas 35 tahun,” jelasnya.

Sekedar diketahui, Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di Bangkalan sendiri yakni 3.891 orang. Di mana pemkab harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp57.197.700.000.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Ra Imron Amin menyampaikan, memang ada penghapusan tenaga honorer tersebut. Namun, menurutnya, meski tenaga honorer bakal dihapus, mereka rencana akan dialihkan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dirinya menjelaskan, untuk penghapusan ini tidak dilakukan secara langsung. Akan tetapi dilakukan secara bertahap.

“Dan kita berupaya agar honorer dapat diangkat jadi ASN. Kita tunggu perkembangannya lebih lanjut ya,” pungkas lelaki asli Bangkalan ini. (ina/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *