Hukum Berat Pelaku Beras Oplosan di Kabupaten Sumenep

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Razin) TUNTUT KEADILAN- Peserta aksi menyampaikan aspirasinya di depan Kejari Sumenep.

Kabarmadura.id/Sumenep-Majelis pemuda revolusi (MPR) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Mereka menuntut kasus beras oplosan, diberikan sanksi berat. Sebab atas perbuatannya mengancam keselamatan masyarakat.

Korlap aksi Moh Fairus menjelaskan, dengan ditetapkan tersangka Latifa dalam kasus oplosan, dinilai mencederai demokrasi. Dia juga menyampaikan yang dimaksud dengan demokrasi adalah banyaknya menyelamatkan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, tersangka yang ditetapkan sebagai tahanan kota oleh kejaksaan merupakan tindakan yang ceroboh dan sudah mencederai nilai-nilai demokrasi serta keadilan. Apalagi kasus tersebut merupakan kasus yang sangat berat.

“Masak, yang dia lakukan itu berisiko pada kesehatan bahkan nyawa orang banyak. Dan puncaknya masih berat hukuman pencuri ayam, sedangkan dia hanya ditetapkan sebagai tahanan kota. Maka kami sampaikan demokrasi gagal di Sumenep,” katanya, Kamis (23/9/2020).

Fairus mengaku sudah melakukan audiensi secara baik-baik, tapi pihak kejaksaan dinilai kurang solutif dalam menjelaskan Latifa ditetapkan sebagai tahanan kota. Sehingga sesuai dengan komitmen awal pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut.

Yaitu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Sebab sudah merugikan dan bahkan mengancam keselamatan masyarakat banyak. Pihaknya menilai pihak kejaksaan tidak mempunyai itikad baik mengusut kasus tersebut.

“Tugas kepolisian dan kejaksaan ini kami sudah tahu, salah satunya formil. Meski boleh menjadi tahanan kota, mana nurani mereka, kasus oplosan ini bukan kasus mainan, berdalih berkasnya kurang ini, kurang itu, dan sebagainya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Irfan Mnggale Kejari Sumenep menjelaskan, alasan putusan ditetapkan sebagai tahanan kota dikarenakan saat ini disebabkan Covid-19. Menurutnya rumah tahanan (Rutan) kelas ll B tidak diperkenankan menerima tahanan baru.

“Dasar kami adalah dengan bertimbangan tidak bisa menerima tahanan di rutan kelas llB Sumenep tidak bisa menerima tahanan baru, itu sudah petunjuk dari dirjen pusat dan  yang lainnya,” paparnya.

Diketahui Latifa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sumenep pada Maret kemarin. Dalam kasus beras oplosan yang diedarkan pada penerima bantuan sosial (bansos). (ara/ito)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *