IKA PMII: Eko Harus Bertanggung Jawab!

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Pamekasan-Dosen IAIN Madura Eko Ariwidodo, tidak berhak menurunkan banner Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).Yang berhak melarang dan menurunkan spanduk itu satuan pengamanan (satpam) kampus.

Demikian ditegaskan Ketua Ikatan Alumni (IKA) PMII IAIN Madura Mustajab. Menurutnya, satpam pun tidak punya hak bila tidak ada perintah pimpinan IAIN Madura.

“Dia harus bertanggung jawab!” tegasnya.

IKA PMII mengecam tindakan Eko. Sebab, diduga melecehkan PMII. Pasalnya, dia terciduk merusak banner posko pendaftaran Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Rayon Fakultas Syari’ah Komisariat PMII, Jum’at (15/11/2019) sore.

“Intinya yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab, bukan kewenangannya melakukan perusakan dan menurunkan atribut itu,” tegas Mustajab.

Ketua Komisariat PK PMII IAIN Madura Ahmad Faizal Dzat menyatakan, dosen tersebut menyobek banner dan membuang ke tempat sampah.

“Beliau menyobek banner dan membuang bannernya ke tempat sampah Rayon Fakultas Syari’ah. Beliau tanpa pamit. Padahal waktu itu masih ada lek-alek yang jaga posko pendaftaran,” katanya.

Faizal, sapaan akrab nakhoda PMII IAIN Madura menyatakan siap bergerak dan mengkawal persoalan tersebut. Dia menilai dosen terkait sudah melecehkan ideologi PMII tersebut.

Amir Jauzi, salah satu alumni PMII menilai, tindakan itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang terdidik. “Kenapa harus dibuang? Dikiranya itu sampah?” komentar Amir geram.

Mantan Ketua Komisariat PK PMII IAIN Madura Supanji Sholeh, minta pihak pengurus komisariat wajib turun jalan. Itu sebagai bentuk kepedulian dan pembelaan terhadap organisasi bermanhaj Ahlussunah Wal Jamaah tersebut.

“Komisariat harus turun jalan. Kalau pengurus komisariat hari ini tidak berani turun jalan, demi Allah saya siap turun jalan. Ini soal ideologi, tidak ada tawar-menawar lagi,” ungkap pria yang akrab disapa Panji tersebut.

Ach. Rofiqi Emha, mantan Ketua Komisariat PMII setempat periode 2016/2017 mengomentari informasi tersebut. Ia menyodorkan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena tindakan itu berkaitan  dengan hukum.

“Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,” bebernya.

Dosen bersangkutan terlihat menjelaskan tindakannya dalam video berdurasi kurang dari lima menit tersebut. “Saya tidak ada niatan untuk merobek, saya lepas tapi tak sengaja banner itu robek. Lagian, kenapa banner organisasi ekstra masuk kampus. Kan bisa di luar saja. Di sekitar kampus kan bisa. Saya tak ada niatan merusak. Saya pernah isi kajian di HMI dan juga PMII. Jadi buat apa saya akan melecehkannya?”  kata Eko, sapaan akrabnya dalam video yang beredar.

Eko, pihak terduga menepis dugaan tudingan lecehkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebab menurunkan banner posko Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Rayon Fakultas Syari’ah Komisariat PMII di lingkungan IAIN Madura, Jumat (15/11/2019).

Eko membeberkan, pihaknya secara pribadi pernah menurunkan spanduk serupa di sekitar gedung perkuliahan Fakultas Syari’ah IAIN Madura beberapa hari sebelumnya. Tapi kejadian Jum’at (15/11/2019) kemarin, lanjutnya, pihaknya menurunkan saja bukan merusak sebab melihat spanduk yang sama kembali terpasang.

“Saya atas nama pribadi, bukan Fakultas, sebenarnya pernah menurunkan spanduk hanya di sekitar lingkungan antara gedung perkuliahan Fasya dengan Gedung Dekanat. Bukan di fakultas-fakultas lainnya yang serupa sekitar 2-3 hari sebelumnya tanpa merusak. Nah kemarin sore tanggal 15 November itu saya jalan dari Multicenter ke Gedung Fasya. Lho kok spanduk yang sama terpasang lagi, kemudian atas inisiatif saya sendiri, saya menurunkan, bukan merusak spanduk dan tidak sembunyi-sembunyi dengan harapan mereka bisa berpikir,” terangnya kepada Kabar Madura, Sabtu (16/11/2019) pagi via WhatsApp.

Dosen pentolan Universitas Gajah Mada tersebut mengatakan, merasa keberatan pemasangan atribut organisasi ekstra seperti di IAIN Madura karena organisasi ekstra kampus jelas bukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

“Maksud saya ini sebenarnya soal beda penafsiran terkait keberadaan semua UKM intra kampus (Unit Kegiatan Mahasiswa) lingkungan IAIN Madura. Organisasi ekstra kampus seperti HMI, PMII, GMNI, dan sejenisnya itu kan tidak ada dalam daftar UKM kita. Nah saya menafsirkan kalau tidak ada itu ya tidak boleh pasang atribut apapun di lingkungan IAIN Madura. Tetapi sayangnya bagi mereka teman-teman PMII Fasya, bukan PMII komisariat se-IAIN Madura, menafsirkan bahwa kalau tidak larangan dari Rektorat berarti boleh pasang. Nah, ini keberatan saya,” tuturnya.

Dia menegaskan, penurunan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelecehan. Apalagi pakai logika saja, katanya, pihaknya sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa di kampus IAIN ataupun di mana.

Dosen asal Kota Kediri tersebut menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak ada niat melecehkan lambang PMII dan memang tidak ada hubungannya dengan penurunan.

“Kalau saat penurunan itu rusak atau robek tepat bagian logo PMII Fasya, itu sama sekali bukan kesengajaan. Saya menurunkan spanduk rekrutmen hanya karena mereka bukan bagian dari UKM, dengan kata lain, HMI, PMII, GMNI dan sejenisnya itu organisasi ekstra kampus, tapi kok malah dipelintir menjadi pelecehan lambang PMII,” tukas Eko.

Dosen Ilmu Filsafat itu menuturkan, pihaknya sudah minta maaf kepada PMII IAIN Madura melalui Ketua IKA PMII kampus setempat, Mustajab.

“Dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi mohon maaf sebesar-besarnya atas ketersinggungan teman-teman PMII Komisariat, Rayon Fasya, dan Ketua IKA PMII IAIN,” ujarnya.

Rektorat IAIN Madura mungkin ada baiknya, saran Eko, organisasi ekstra kampus itu diakomodasi di dalam struktur Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang resmi di bawah payung SK Rektor IAIN Madura. Meskipun hal tersebut, katanya, berdasarkan peraturan organisasi tata kerja kampus yang terkait kemahasiswaan. Tapi kemungkinan agak sulit dilaksanakan.

“Persoalan ini dan TKP-nya kan di dalam kampus, seharusnya tidak perlu dibawa keluar kampus dan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya di dalam kampus,” harapnya.

(km51/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *