Imbas PP, Balitbangda Sampang Akan Menjadi BRID

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISTIMEWA) PERALIHAN: Beberapa nama dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) di Bangkalan akan berubah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sistem Pengetahuan dan Ilmu Teknologi. 

KABARMADURA.ID, BANGKALAN  – Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sistem Pengetahuan dan Ilmu Teknologi, mengakibatkan nomenklatur di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) berubah. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Bangkalan Catur Fajar Aprianto, Kamis (15/7/2021).

Menurutnya, regulasi yang dikeluarkan presiden mengharuskan instansinya membuat Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRID). Sehingga, secara otomatis nantinya Balitbangda akan berubah menjadi BRID. Adanya peralihan tersebut, nantinya akan menyelaraskan dengan nomenklatur di kementerian dan peraturan.

Jika sudah sesuai, akan mengacu terhadap nilai kelayakan suatu penelitian. Sesuai target, pada bulan Juli nanti akan memulai menggarap perubahan oleh Bidang Organisasi Setkab Bangkalan. Sehingga, daerah nantinya memiliki kewajiban untuk membuat riset. Bahkan, dewan riset yang sebelumnya vakum akan kembali diaktifkan.

“Kalau di pusat namanya Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk daerah BRID. Apapun namanya, terpenting nanti mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),” ujarnya.

Semenatara itu, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setkab Bangkalan Mohammad Rasuli mengaku, belum menerima usulan atau pembahasan tentang peralihan Balitbangda. Menurutnya, nomenklatur untuk OPD tahun ini hanya ada empat yang sudah berjalan. Sedangkan, Balitbangda masih belum direncanakan untuk dirubah.

“Untuk nomenklatur OPD masih tetap, tidak ada perubahan. Hanya empat OPD yang tahun 2020 kemarin yang berubah mulai tahun ini,” responnya ketika dikonfirmasi melalui saluran teleponnya.

Dia menjelaskan, empat OPD yang berubah berada di bagian setda. Seperti, Bagian Keuangan dan Perlengkapan berubah menjadi Bagian Perencanaan dan Keuangan. Kemudian, Bagian Humas dan Protokol berubah menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Selain itu, nomenklatur yang berubah ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Unit Organisasi bersifat khusus di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Sedangkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) nomenklatur yang berubah pada bagian peningkatan tugas pemadam kebakaran (damkar) dari sebelumnya Kepala Seksi menjadi Bidang Damkar. “Kalau Dispendukcapil, cuma berubah pada nomenklatur Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi menjadi Kasubbag Perencanaan. Keempatnya ini, sudah mulai januari 2021,” jelasnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *