oleh

Indeks Kerawanan Pilkada Sumenep Belum Terdeteksi

Kabarmadura.id/Sumenep-Pengajuan indeks kerawanan pemilu (IKP) ke Bawaslu Republik Indonesia (RI), sampai saat ini belum ada respon. Akibatnya, kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2020, sampai saat ini belum terpetakan.

Kordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Sumenep Imam Syafi‘i mengatakan, pengiriman data sudah dilakukan pada awal Januari 2020 lalu. Namun, saat ini tidak kunjung turun. Bawaslu harus menunggu sampai IKP itu turun.

“Kami sudah ngirim data semua dengan pendukungnya dari kepolisian, dari kejaksaan termasuk yang penelitian,” katanya, Selasa (4/2/2020).

Sebenarnya, saat ini Bawaslu perlu tindak lanjut pemetaan wilayah terkait tahapan kira-kira pelanggaran apa yang berpotensi. Namun, karena masih belum turun, maka hanya berkaca pada kerawanan pilkada pada tahun sebelumnya. yakni, money politik dan keterlibatan ASN.

Bawsalu saat ini masih pada penguatan internal, termasuk pada pengawasan netralitas keterlibatan ASN,  kepala desa pejabat publik, pejabat BUMD, termasuk perekrutan PPK.

“Mengenai IKP Bawaslu, hingga saat ini belum bisa mengkalaim, menunggu sajalah nanti pasti akan turun dari Bawaslu RI,” paparnya.

Sebelumnya Imam menjelaskan, yang akan menjadi rujukan untuk tahapan serta kerawanan pada pemilu, yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“Jika terjadi pertentangan pada aturan lainnya tetap akan kami tindaklanjuti. Misalkan, terjadinya pelanggaran kode etik ASN atau kode etik lainnya yang bertentangan dengan pilkada,” paparnya.

Dalam waktu dekat in, Bawaslu Sumenep juga akan mempublikasikan IKP berdasarkan kajian Bawaslu dan masukan-masukan publik. Pengawasan akan tetap dilakukan agar IKP tahun sebelumnya tidak berulang.

“Kami akan terus memperjuangkan IKP yang sudah diajukan pada Bawaslu RI,” pungkasnya. (imd/waw)

 

 

 

 

Komentar

News Feed