oleh

Ini Beberapa Kendala Percepatan Pembangunan di Bangkalan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Adanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan mendapat perhatian khusus dari Anggota DPR RI Komisi V Syafiuddin Asmoro. Setelah melakukan diskusi dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan untuk membahas ini, ia kembali mengunjungi Forkopimda Bangkalan. Dalam kunjungannya tersebut ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan segera mempersiapkan dan menentukan langkah dalam realisasi ini. Di mana akan ada 8 pembangunan yang akan dilakukan di Bangkalan.

Dalam diskusi yang dilakukannya tersebut, Pemkab Bangkalan banyak mengatakan, realisasi mengenai percepatan pembangunan tersebut masih banyak kendala. Hal tersebut sempat dikatakan oleh Pj Sekda Bangkalan Setidjabudhi. Menurutnya, apabila proyek ini berhasil pemerintah pusat dan provinsi memang akan mendapatkan keuntungan.

“Salah satunya menghidupkan kembali kereta api di Madura. Kami sempat sudah mengajukan proposal ke PT KAI. Namun, kami diharuskan membayar sewa jalan atau kompensasi sampai Rp800 juta. Kita uang dari mana,” katanya, Senin (10/2).

Hal tersebut membuat Budhi berharap agar ada kerja sama dengan berbagai pihak agar proyek ini bisa dilaksanakan. Sebab, hal itu juga terus menerus seperti itu jika akan merealisasikan pembangunan. Menurutnya, ke sekretariat istana dan bertemu serta mendapatkan ijin dari menteri BUMN dulu untuk merealisasikannya agar proyek tersebut bisa berjalan.

“Katanya sewa itu sudah diatur dalam undang-undang yang mengatur itu,” tambahnya.

Selain itu, ia mengakui, Pemkab Bangkalan sulit untuk mendapatkan investor dari luar. Masih menurut Budhi, begitu juga dengan pembangunan jalan dari Modung hingga Sreseh yang terkendala dengan lahan milik perhutani. Padahal menurutnya, tanah tersebut milik pemkab.

“Kita mau mengambil kembali susahnya minta ampun. Kemarin kita juga sudah melakukan koordinasi. Namun, masih belum ada kepastian,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UTM Moh. Syarif yang juga ikut dalam diskusi tersebut menambahkan, bahwa untuk menarik investor harus ada sinergisitas antara pemkab, tokoh masyarakat, dan blater. Sebab, jika tidak ada sinergisitas di antara ketiganya, investor akan enggan ke Bangkalan.

“Untuk mendapatkan anggaran juga harus ada investor. Ini tidak gampang, karena itu harus ada cara bagaimana untuk menarik investor mau ke Bangkalan,” pungkasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed