oleh

Ini Jumlah Cetak BPKB Baru Tahun 2019

Kabarmadura.id/Sumenep-Kesadaran masyarakat Sumenep untuk membayar pajak kendaraan bermotor meningkat. Buktinya, pencetakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) melebihi target. Pada akhir 2019, pencetakan BPKB mencapai 13.046, lebih dari target 11 ribu. Hal ini juga meningkat dibandingkan tahun 2018 yang mana pencetakan BPKB baru sebanyak 12 ribu.

Kepala Seksi Percetakan BPKB Syarif Hidayat mengatakan, masyarakat yang mencetak BPKB setiap harinya tidak menentu terkadang 40 orang terkadang 50 orang dan setiap bulannya juga variatif, yakni kadang sebanyak 1.500 orang kadang 1.000 orang. Untuk Biayanya, kendaraan roda 2 senilai Rp225 ribu dan roda 4 Rp375 ribu

“Itu bukti kesadaran masyarakat tinggi dalam membayar pajak kendaraan bermotor,” katanya Minggu (05/01/2020).

Dijelaskan, mengurus balik nama, pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)  baru dan percetakan BPKB baru sekarang kian mudah.

Syarat atau dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan balik nama kendaraan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 adalah STNK asli serta fotokopinya, KTP pemilik baru (pembeli kendaraan) asli serta fotokopinya, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli serta fotokopinya, kwitansi pembelian kendaraan yang ditandatangani di atas materai 6.000.

“Persyaratan untuk percetakan BPKB baru tidak rumit,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, langkah yang mesti dilakukan dalam pengurusan balik nama kendaraan atau percetakan BPKB baru yakni, dengan datang ke Kantor Samsat Sumenep untuk melakukan cek fisik kendaraan, mengisi formulir balik nama yang didapat dari loket pendaftaran balik nama, menyerahkan formulir dengan melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan, petugas akan memberikan tanda terima.

“Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tunggu sampai STNK balik nama selesai atau percetakan BPKB,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Faisal Muhlis menyatakan, semua kendaraan bermotor wajib diperpanjang sesuai aturan yang berlaku. Sebab, jika tidak diperpanjang akan beresiko salah satunya, ditilang polisi dan resiko lainnya.

“Selain itu, akan menambah kerugian pada negara dan akan mengancam pada PAD yang ditentukan pemerintah,” paparnya. (imd/pai)

Komentar

News Feed