Insentif GTT Tembus Rp4,8 M

  • Whatsapp
KM/MIFTAHUL ARIFIN-BERJUANG: Puluhan GTT non-kategori yang mengajar di sejumlah sekolah negeri di Pamekasan, saat mendatangi kantor DPRD beberapa waktu lalu.

DPRD Desak Pemkab Lakukan Rasionalisasi Jumlah Guru

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Jumlah guru tidak tetap (GTT) non-katagori di Kabupaten Pamekasan cukup fantastis. Yakni, 8.090 GTT yang mengajar di tingkat PAUD hingga SMP.

Jumlah tersebut dianggap telah membebani pemerintah daerah. Selain berbagai tuntutan yang disampaikan oleh GTT non-katagori, pemkab secara rutin memberikan insentif setiap tahunnya.

Tak tanggung-tanggun, insentif sebesar Rp600 ribu yang diberikan setiap satu tahun sekali kepada 8.090 GTT non-katagori menjadi tanggungan keuangan pemkab. Jika ditotal, tembus 4.854.000.000. Oleh karenanya, dewan meminta agar pemkab segera melakukan rasionalisasi jumlah guru dengan kebutuhan sekolah.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, sikap tegas harus segera diambil pemerintah kabupaten terhadap pertumbuhan GTT non-katagori. Salah satunya, dengan melakukan rasionalisasi jumlah guru dengan kebutuhan sekolah.

Sebab, jika dibiarkan dengan jumlah yang terus bertambah, kebutuhan keuangan untuk insentif guru akan membengkak. Beban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada guru-guru tersebut dikhawatirkan akan semakin bertambah besar.

Sementara sampai saat ini, Pemkab Pamekasan belum bisa memberikan honor yang layak kepada guru-guru tersebut. Mereka selama ini hanya menerima honor sebesar Rp150 hingga Rp200 ribu yang bisa diambil tiap tiga bulan sekali.

“Solusinya cuma satu: pemkab harus melakukan rasionaliasi kebutuhan sekolah dengan jumlah guru,” katanya, Senin (11/3).

Lebih lanjut Suli mengatakan, solusi berupa rasionalisasi yang ditawarkan juga memiliki konsekuensi dan keuntungan tersendiri. Meski dari kesejahteraan guru mendapat keuntungan, karena dipastikan nominalnya akan bertambah. Namun konsekuensi berupa adanya guru yang akan dinonaktifkan juga akan terjadi.

Suli mengaku, pastinya akan gejolak yang akan terjadi jika rasionalisasi diterapkan. Namun demikian, hal itu juga tidak akan menggantung harapan setiap GTT nonkategori yang selama ini sering mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka.

“Apapun resikonya, pemkab harus tegas dalam mengambil sikap,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Moch. Tarsun mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan rasionalisasi kebutuhan guru dan jumlah sekolah yang diajukan oleh legislatif.

Pihaknya mengaku akan melakukan kajian manfaat dan mudarat terhadap usulan tersebut. Namun, jika rasionalisasi itu benar terjadi, kemudian ada kelebihan guru, maka pemberhentian hubungan kerja (PHK) terhadap GTT non-katagori akan terjadi.

“Kita akan kaji dulu manfaat dan mudaratnya. Jadi, tidak bisa terburu-buru,” tandasnya. (pin/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *