Insentif Guru Ngaji Diduga Dipotong Rp100 Ribu

  • Whatsapp

Kabarmmadura.id/BANGKALAN-Janji Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron untuk memberikan kesejahteraan bagi guru ngaji dan madrasah diniyah (madin) sudah terealisasi. Namun, realisasinya masih ditemukan penyimpangan. Antara lain, dugaan pemberian insentif guru ngaji dan madin yang tidak merata hingga dugaan adanya pemotongan dalam pencairannya.

Dugaan tersebut diungkapkan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangakalan, Arif Qomarudin, Rabu (5/8/2020).

Dia menemukan indikasi pemotongan pada pencairan tahun 2019. Potongan yang dikenakan sekitar Rp100 ribu. Sedangkan pada pencairan di tahun 2020, ditemukan senilai Rp50 ribu. Potongan itu tidak hanya kepada tunjangan guru ngaji, namun juga kepada guru madin.

Selain itu, dia Juga menyebut ada penyimpangan berupa praktik diskriminasi, yakni ketika mengambil uang ke bank, harus ada rekom dari koordinator kecamatan (korcam) selaku pelaksana kegiatan tersebut di kecamatan. Jika tidak ada rekom, insentif tidak cair.

Selain itu, insentif ini diberikan tidak secara menyeluruh. Artinya, tidak semua guru ngaji dan madin di Bangkalan diberikan insentif setiap bulannya.

Sementara itu, Ketua Tim Kabupaten dan Kecamatan Koordinator Verifikasi Insentif Guru Ngaji dan Madin Bangkalan Moh Kamil menerangkan, tidak meratanya pemberian insentif guru ngaji dan madin ini karena harus bergilir.

Sebab, total keseluruhan guru ngaji dan madin yang ada di Bangkalan sekitar 30 ribu orang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan hanya mampu memberikan insentif kepada 9 ribu guri ngaji dan madin. Rinciannya, tahun 2020 sebanyak 4.927 orang guru ngaji dan 4.415 orang  guru madin. Rata-rata, dalam satu yayasan atau lembaga, bisa terdapat 3 dan 4 orang guru. Sedangkan, guru harus ada di yayasan atau lembaga minimal 6 orang.

“Yang belum tercover itu sekitar 21 ribu guru ngaji dan madin. Kami terbatasi oleh kuota, maka harus gantian yang menerima,” katanya, Rabu (5/8/2020).

Soal dugaan pemotongan itu, Kamil menjamin bahwa pihaknya tidak ada permintaan itu, baik berbentuk sumbangan atau lainnya. Sedangkan, guru madin dia menilai terjadi miskomunikasi.

Karena untuk menerima insentif, yayasan atau lembaga harus memenuhi persyaratan melalui proposal. Sedangkan, persyaratan proposal itu banyak, kata dia, mulai dari proposal itu harus disampaikan kepada bupati, disdik dan kemenag.

“Kebanyakan yang mau mengajukan ini meminta bantuan orang lain dan tidak langsung kepada kami. Karena proposal harus dibuat kepala madrasah dan banyak yang merangkap ketua yayasan. Saya sudah perintahkan kepada lembaga harus membuat proposal sendiri, tidak dibuatkan orang,” terangnya.

Sementara itu, anggota Tim Koordinator Kabupaten dan Kecamatan Verifikasi Guru Ngaji dan Madin, Mahmud menambahkan, bahwa dugaan pemotongan insentif atau permintaan fee ini karena bisa saja mereka ikut BPJS ketenagakerjaan atau untuk potongan pajak di bank. Sehingga dia meminta, bila ada temuan segera sampaikan melalui data kualitatif dan kuantitatif.

“Ada 3 hal yang penting untuk pemberian intensif ini adalah sasaran penerima, persyaratan penerima dan tata cara penerima. Jika ada anggota kami yang mokong, mohon diingatkan,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan meminta ada perbaikan data untuk penerima insentif ini. Selain itu, dia juga meminta agar tidak ada rekom lagi ketika pengambilan insentif di bank agar tidak ada diskriminasi.

“Jika memang ada tim koordinator ini ada yang main-main, saya minta segera ditindaklanjuti siapa orangnya dan kalau perlu ganti saja,” pungkasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *