Insentif Nakes Belum Dicairkan, Pemkab Dapat Teguran dari Kemendagri

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) TIDAK BERWENANG: Pemkab Pamekasan tidak bisa memastikan keberlanjutan program kartu prakerja karena bukan program pemkab.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) terkait belum diselesaikannya pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) yang bersumber dari dana bantuan operasional kesehatan (BOK) tambahan tahun anggaran 2020.

Dalam surat teguran Kemendagri Nomor: 900/4437/Keuda itu dijelaskan, innakesda Pamekasan tidak hanya bersumber dari BOK tambahan tahun anggaran 2020, melainkan juga bersumber dari refocusing anggaran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2021 sebesar 8 persen.

Bacaan Lainnya

Surat teguran tersebut juga diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Fathor Rohman. Menurutnya, sisa dana BOKT tahun anggaran 2020 yang belum terealisasi yaitu senilai Rp6,4 miliar atau sebesar 74,26 persen dari total alokasi sebesar Rp8,6 miliar.

“Tadi saya terima teguran. Jadi soal refocusing itu kami dapat teguran,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkab Pamekasan juga ditegur karena belum merealisasikan innakesda yang bersumber dari refocusing anggaran DAU dan DBH tahun anggaran 2021 sebesar 8 persen yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.204.068.621.

Karena itu, pihaknya meminta agar Pemkab Pamekasan segera merealisasikan sisa BOKT tahun anggaran 2020 dan mencairkan innakesda yang bersumber dari refocusing DAU dan DBH sebesar 8 persen. Pihaknya juga meminta agar segera melaporkan realisasi pembayaran innakesda tahun anggaran 2021.

Kendati begitu, dalam surat teguran tersebut dijelaskan, jika alokasi APBD tidak mencukupi untuk membayar kekurangan innakesda tahun anggaran 2020 dan pembayaran innakesda tahun anggaran 2021, maka bupati Pamekasan dapat melakukan perubahan peraturan bupati (perbup) tentang penjabaran APBD tahun 2021.

Perubahan perbup itu harus diberitahukan kepada pimpinan DPRD Pamekasan agar untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah (perda) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jika tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021.

“Kami minta agar teguran ini segera dilaksanakan oleh pemkab. Karena nakes belum menerima insentif,” pungkasnya. (ali/maf)

Bantuan Insentif Kesehatan

    –   Sumber innakesda    : BOKT, DBH, dan DAU

  • Realisasi BOKT 2020 : Rp6.408.137.243
  • Total alokasi : Rp8.629.752.000

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *