Insentif Nakes Non PNS di Sampang Janggal

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) GERAM: Internal Komisi IV DPRD Sampang akan memanggil Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) untuk mempertanyakan penghentian insentif tenaga kesehatan (nakes) non pegawai negeri sipil (PNS).

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, secara resmi menghentikan pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) non pegawai negeri sipil (PNS). Kepastian penghentian pencairan insentif tersebut tertuang dalam surat resmi tanggal 12 Agustus 2021 melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB).

Salah satu alasannya, lantaran anggaran untuk insentif nakes sudah habis. Kondisi itu, memantik reaksi wakil rakyat angkat bicara. Sebab, penghentian sementara pembayaran insentif terhadap nakes sangat janggal. Bahkan, perlu penjelasan secara rasional dari pemkab dan tidak serta merta beralasan kehabisan anggaran.

Bacaan Lainnya

“Pembayaran insentif untuk nakes ini sudah ada aturan tersendiri dari Pemerintah Pusat. Kami perlu penjelasan logis dari pemerintah. Penghentian insentif nakes harus jelas. Karena, mereka mendapatkan hak untuk dibayar sesuai aturan,” ujar anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh Iqbal Fathoni, Selasa (17/8/2021).

Menurutnya, sejak awal tahun para nakes sudah tidak menerima insentif. Sehingga, pada bulan April ada angin segar, semua nakes sudah menandatangani tanda terima insentif. Namun, tidak ada pencairan apapun. Mirisnya, pemerintah malah mengeluarkan surat resmi jika anggaran sudah habis. Sehingga, harus dijelaskan secara rasional.

“Bulan April para nakes sudah senang mendengar pencairan insentif akan dilakukan sesegera mungkin. Tapi faktanya belum, malah pemerintah berdalih tidak ada anggaran,” kesalnya.

Pria yang akrab disapa bung Fafan itu mengaku, komisi IV akan menindaklanjuti kejanggalan tersebut. Direncanakan, dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan terhadap Dinkes dan KB. Sebab, penghentian sementara pembayaran insentif nakes dikhususkan bagi non PNS. “Ini justru semakin merugikan nakes non PNS. Mereka sudah dibayar, malah insentifnya dihentikan,” tuturnya.

Ditegaskan, untuk jadwal pemanggilan belum ditentukan. Namun, dipastikan pemanggilan dilakukan secepatnya. Bahkan, akan mempertanyakan dasar dan pertimbangan kebijakan memangkas anggaran insentif nakes non PNS. “Yang jelas, harus ada kejelasan mengenai alasan habisnya anggara untuk nakes non PNS ini,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Dinkes dan KB Sampang Agus Mulyadi membenarkan, adanya kebijakan penghentian insentif untuk nakes non PNS dengan alasan anggaran sudah habis. Menurutnya, sesuai daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) alokasi insentif nakes non PNS mencapai Rp1 miliar.

Anggaran tersebut, dialokasikan untuk nakes di sejumlah rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan (fakes) lainnya. Sehingga, kehabisan dana.  “Sudah tidak ada anggarannya mas. Terpaksa dihentikan sementara. Kami upayakan, insentif nakes non PNS ini kembali bisa terbayar,” responnya. (man/ito)

Kejanggalan Versi Komisi IV

  • Bulan April akan ada pencairan insentif bagi nakes non PNS
  • Hingga Agustus belum ada pencairan
  • Mendadak muncul surat resmi dari Dinkes dan KB tentang penghentian insentif
  • Perlu penjelasan secara rasional tentang penghentian insentif

Alasan Dasar Dinkes dan KB

  • Anggaran Rp1 M habis lantaran direalisasikan ke sejumlah nakes
    • Rumah sakit
    • Puskesmas
    • Fasilitas kesehatan (fakes) lainnya

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *