Insiden Pembakaran Truk Tembakau: Aib dan Kebenaran yang Rancu


Insiden Pembakaran Truk Tembakau: Aib dan Kebenaran yang Rancu
Ongky Arista UA

Pada 15 September 2022 lalu, dua truk yang memuat tembakau luar Madura dicegat di Pamekasan. Berdasarkan rilis kepolisian enam hari pascakejadian, ada sekitar 200 orang yang terlibat dalam pencegatan dua truk tersebut.

Satu truk dicegat lalu muatan tembakaunya diturunkan paksa di jalan Raya Pamekasan-Sumenep. Satu truk lagi dirampas oleh warga dan dibawa ke sebuah lapangan lalu dibakar beserta muatannya.

Insiden pembakaran truk tembakau ini membuka banyak aib pemangku kebijakan di Pamekasan.

Pertama, Satpol PP mengaku tidak menggelar operasi pengendalian tembakau sama sekali sepanjang 2022.

Padahal, pengendalian tembakau ini sudah diatur di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura--peraturan yang mengatur larangan tembakau luar Madura masuk ke Pamekasan pada musim panen tembakau.

Kedua, Disperindag dan Satpol PP saling lempar wewenang penanganan. Ini menjadi bukti tidak akurnya dua instansi vital tata niaga tembakau sekaligus menjadi wajah ketidaktaktisan dalam mengambil langkah penanganan masalah.

Pada saat terjadinya pembakaran, Satpol PP menyebut, insiden itu adalah wewenang Disperindag. Penegak perda mengaku harus mendapat rekomendasi dulu dari Disperindag sebelum bergerak. Sementara Disperindag, justru menuding Satpol PP gagal memahami tugas pokok dan fungsinya sendiri.

Ketiga, nihilnya atensi pemerintah daerah dari sisi anggaran pengendalian tembakau luar Madura masuk Pamekasan.

Satpol PP mengaku tidak melakukan pengendalian tembakau karena anggaran di instansinya nihil. Sempat mengajukan namun tidak disetujui oleh DPRD. Sementara DPRD justru menuding Satpol PP tidak memahami tugas dan kewajibannya. Sebab, tanpa ada anggaran, tugas Satpol PP adalah menegakkan perda.

Keempat, tidak percayanya masyarakat kepada penegakan hukum di Pamekasan. Bagaimana tidak, 200 massa ini begitu berani mencegat truk tembakau lalu mengadili dengan sesuka hati.

Dalam telaah sederhana, mereka memiliki dua ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum. Pertama, mereka tidak percaya bahwa perda mampu mengendalikan tembakau luar masuk Pamekasan. Kedua, mereka tidak percaya bahwa hukum akan menjerat mereka hingga ke penjara, atau, jika mereka percaya bahwa mereka akan dipenjara, mereka mungkin berpikir akan keluar cepat setelah itu karena satu dan lain hal.

Ketidakpercayaan massa terhadap penegakan hukum ini biasanya dilandaskan kepada fakta bahwa mereka di-back up oleh orang-orang yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan hukum. Entah mereka di-back up orang berduit, entah pengusaha besar, dan entah seorang tokoh besar.

Tetapi pada intinya, pembakaran truk adalah aib bagi semua. Bagi penegak perda, bagi instansi terkait, bagi DPRD, dan bagi penegak hukum. Dan, apakah karena ini aib, ini harus disembunyikan ke publik?

Siapa yang Mengendalikan Kerancuan (?)

Ingar-bingar tentang aksi massal pembakaran truk tembaku sudah reda--meskipun tidak sepenuhnya. Polisi sudah menetapkan dua tersangka. SY, yang berusia 49 tahun dan KH, yang berumur 34 tahun. Dua truk diamankan sebagai barang bukti. Pemberitaan juga sudah tidak ada. Tetapi, apakah, kebenaran yang sebenar-benarnya sudah terungkap soal insiden ini?

Tidak, dan tentu tidak. Kebenaran belum tentu terungkap meskipun sesuatu dianggap selesai. Desas-desus pertanyaan dari warga masih berserakan di mana-mana.

Apakah benar pelakunya hanya dua orang? Apakah benar aksi massa itu hanya dikendalikan dua orang? Apakah benar aksi itu kekesalan yang spontan? Apakah benar itu tidak direncanakan? Apakah benar SY dan KH adalah pelaku yang sesungguhnya? Apakah benar, apakah benar, dan apakah benar?

Pertanyaan masih berserakan di mana-mana, dan kata banyak orang, selama masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang logis, itu berarti, ada kebenaran yang masih belum terang, ada kebenaran yang belum dijelaskan, ada kebenaran yang rancu, dan ada kebenaran yang mungkin dan sangat mungkin disembunyikan.

Pertama, polisi menyebut SY sebagai otak yang memengaruhi dan menghasut massa. Namun polisi tidak mengungkap secara terperinci bagaimana dan apa identitas tersangka SY sehingga begitu berpengaruh dan mampu menggerakkan 200 orang massa.

Di Pamekasan, dalam telaah saya mutakhir ini, ada tiga kelompok yang akhir-akhir ini begitu berpengaruh menggerakkan massa. Yakni, organisasi keagamaan, pengusaha dan LSM.

Analisis sederhana dalam tiga tahun terakhir ini, gerakan LSM cenderung berwujud aksi demonstrasi ke kantor-kantor pemerintahan; melemparkan kritik ke bupati dan DPRD.

Sementara organisasi keagamaan, terpantik apabila ada isu-isu yang berhubungan langsung atau tidak dengan tema penistaan agama atau tokoh agama.

Sementara pembakaran truk tembakau dari Bojonegoro itu, tidak terjadi di depan gedung pemerintahan dan bukan isu religiositas. Apakah SY seorang pengusaha?

Ternyata tidak, dalam rilis polisi, SY hanya seorang petani di Kecamatan Waru.

Kedua, polisi tidak mengungkap secara terperinci bagaimana metode massa menyetop truk tembakau itu. Apakah setiap truk yang melintas distop? Jika iya, berarti itu aksi sweeping. Jika tidak, berarti truk itu memang target operasi, dan jika truk itu target operasi, berarti aksi pencegatan adalah terencana dan terstruktur.

Ketiga, ada kerancuan dalam rilis polisi. Disebutkan, bahwa aksi massa tersebut adalah spontanitas. Di dalam studi ilmu sosial di manapun itu, gerakan massa itu muncul karena tiga faktor: permasalahan, tujuan dan terorganisir.

Tiga faktor itu menegaskan bahwa, tidak mungkin ada unsur spontanitas dalam gerakan massa. Tidak ada unsur spontanitas dalam gerakan yang telah terorganisir.

Gerakan spontanitas adalah gerakan individual. Gerak spontan adalah respon cepat individu atas sesuatu yang terjadi dalam hitung detik. Jadi, apakah mungkin ada gerakan spontanitas mampu mendorong 200 massa turun ke jalan mencegat dua truk?

Ketiga, Eric Hoffer menukik sebuah kesimpulan. Di dalam bukunya, Gerakan Massa, dia menyebut, ada beberapa golongan orang yang cenderung--memiliki kemungkinan besar--ikut dalam gerakan massa, di antaranya; orang tersingkir, kaum miskin, orang canggung dan minoritas.

Dalam telaah sederhana, pertisipan gerakan massa di atas adalah kaum lemah, dan sesuatu yang lemah tidak akan mampu menggerakkan dirinya sendiri. Mereka digerakkan. Kaum tersingkir, miskin, canggung dan minoritas ini bergerak karena digerakkan oleh salah satu golongan yang dominan.

SY atau KH, bukan siapa-siapa. Mereka hanya petani. Mereka bukan pula golongan dominan, bukan tokoh agama, bukan pengusaha dan bukan pentolan LSM.

Jadi, apakah benar, SY dan KH bisa menggerakkan massa dan merupakan tersangka atau otak utama pembakaran truk? Apa tidak mungkin SY dan KH hanya wayang yang digerakkan dalang?

Pihak kepolisian lebih tahu itu. Meskipun pastilah kita tidak tahu apakah rilis polisi benar atau tidak. Kita tidak tahu apakah penyidik melihat posisi kebenaran atau tidak. Kita tidak tahu dan sungguh kita tidak tahu soal itu.

Namun, sampai di sini, kita tahu siapa yang memegang kebenaran penuh dari sisi hukum.

Apa yang Benar dan Akurat dari Kacamata Pers

Pers bisa mengumpulkan dan mengkaji kepingan data dalam setiap persoalan untuk mencari posisi kebenaran. Namun, dalam batas-batas tertentu, Pers tidak bisa menembus kebenaran-kebenaran yang disembunyikan.

Dalam satu konteks tertentu, kata Bill Kovach dalam bukunya, Sembilan Elemen Jurnalisme, Pers terkadang hanya mampu melaporkan secara akurat apa yang dikatakan narasumber dalam sebuah acara konferensi pers, tapi tak sampai kepada kebenarannya.

Pers di Pamekasan mengalami kesulitan yang tidak bisa saya anggap kecil. Di Pamekasan, belum ada wartawan andal dan memiliki kemampuan investigasi yang mumpuni. Kelas-kelas investigasi di perusahaan pers belum berjalan bahkan tidak ada.

Di sinilah, pemegang kebenaran hukum elementer diberi kesempatan oleh publik untuk berkata jujur dan berkata benar sehingga pers mencatat kebenaran itu dan masyarakat menaruh kepercayaan kepada mereka.

Sebab, kebenaran jurnalistik cenderung hanya kepada kebenaran akurasi, kebenaran fungsional dan bukan kebenaran mutlak yang filosofis.

Pers terkadang hanya mampu menyampaikan apa yang disampaikan narasumber, meskipun dalam doktrin investigasi disebutkan, bahwa rilis polisi dan perkataan seorang tokoh bukanlah sumber utama bagi wartawan.

Pada poin terakhir inilah, wartawan dituntut jeli dan tidak memandang kebenaran sebagai roti yang tiba-tiba muncul. Harus ada upaya dan upaya menemukan kebenaran faktual di pintu-pintu lain sehingga pemegang kebenaran hukum bisa mengoreksi setiap materi dalam acara formal konferensi pers.(*)

_____

*Ongky Arista UA, Pemimpin Redaksi Kabarmadura.id