oleh

Inspektorat Akui Peningkatan Level APIP Sulit

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sampang, naik level. Sebelumnya, hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur (Jatim) level 2 naik menjadi level 3. Upaya untuk menaikkan level itu sudah lama. Sekitar tahun 2016 hingga 2017 masih level 2. Dan, baru berhasil naik level tahun ini.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kabupaten Sampang, Ari Wibowo membenarkan adanya kenaikan level itu. Dikatakan, untuk naik level membutuhkan waktu cukup lama, akibat keterbatasan tenaga dan kurangnya persyaratan untuk naik level. “Sejak tahun 2016, kami sudah berusaha naik level tapi baru berhasil,” ujarnya, Rabu (10/02/2021).

Menurutnya, salah kendala yang menjadi penghambat selama ini, minimnya sumber daya manusia (SDM), auditor atau pengawas. Sehingga, mempengaruhi standarisasi kompetensi yang menjadi persyaratan. Tiga tahun lalu, jumlah SDM di APIP tidak ideal. Sehingga, auditor harus menangani 180 desa dan puluhan organisasi perangkat daerah (OPD).

Termasuk, sejumlah lembaga pemerintah lainnya. Tenaga di Sampang, hanya ada lima orang yang memenuhi kriteria sebagai auditor. Sedangkan, secara ideal harus 40 orang tenaga auditor yang terlibat. “Kami melakukan pengajuan penambahan auditor. Dan, akhirnya pengajuan diterima dan mendapatkan tambahan 20 auditor. Sejak itu, upaya terus kami dilakukan untuk naik level,” jelasnya.

Ditegaskan, dengan naiknya level, maka pengawasan dan auditor harus dilakukan secara detail dan validitas tinggi. Sebab, untuk berhasil naik level sudah melalui proses persyaratan yang ketat. “Kami diwajibkan untuk melakukan kegiatan penilaian berbasis resiko. Sehingga, program penilaian di setiap objek harus memiliki daftar resikonya. Kami pun harus mampu merumuskan dan mengidentifikasi program yang rawan atau tidak di OPD,” tegasnya.

Dikatakan, auditor yang dilakukan akan lebih detail dan valid. Setiap auditor wajib mendokumentasikan setiap pelaksanaan audit di lapangan. “Itu, untuk syarat penilaian. Sehingga dengan pola demikian auditor mampu memaksimalkan kinerja dari semua pihak yang terlibat. Khususnya, dalam proses penilaian tersebut,” tukasnya. (man/ito)

 

 

 

Komentar

News Feed