Inspektorat Bangkalan Akui Kesulitan Pantau ASN yang Nekat Mudik

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) JOKO SUPRIYONO: Inspektur Inspektorat Bangkalan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Larangan mudik Lebaran 2020 sudah dituangkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) melalui Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 41/2020 tertanggal 6 April. Larangan tersebut juga akan dilaksanakan untuk aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bangkalan.

Untuk itu, Inspektorat Bangkalan melarang ASN di wilayahnya untuk melakukan mudik. Namun sayangnya, pengawasan yang akan dilakukan Inspektorat dalam larangan tersebut hanya akan diberikan surat edaran (SE) saja. Padahal, para ASN di Bangkalan tidak hanya terdiri dari masyarakat Bangkalan saja.

Bacaan Lainnya

“Kami tidak bisa melakukan pengawasan secara satu per satu di rumahnya masing-masing. Sebab, kami punya dua ribu lebih PNS dan tidak bisa diawasi satu per satu, maka kami meminta para pimpinan di masing-masing instansi untuk melaporkan ke kami jika ada pegawainya ke luar daerah,” ujarnya, Kamis (8/5/2020).

Padahal, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan SE mengenai sanksi bagi ASN yang masih nekat mudik. Sanksi tersebut tertuang dalam SE kepala BKN Nomor 11/2020 tentang pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang bepergian ke luar daerah/mudik selama Covid-19.

Adapun sanksi yang akan diberikan ada 3 tahap. Pertama, sanksi ringan berupa teguran lisan atau tulisan. Sanksi sedang yakni berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan penaikan pangkat hingga penurunan pangkat.

Sedangkan sanksi beratnya, bisa penurunan pangkat selama tiga tahun, pembebasan jabatan hingga pemberhentian secara terhormat atau tidak terhormat.

“Sanksinya akan kami sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Berdasarkan pasal 7 ayat 2, hukuman disiplin ringan dapat berupa teguran lisan maupun tulis. Untuk sanksi terberat bisa berupa pemberhentian dan pencopotan jabatan,” lanjutnya.

Masih menurut Joko, penerapan sanksi ini akan melihat pelanggaran yang dilakukan oleh para abdi negara tersebut. Dia juga mengatakan, tak akan serta merta menjatuhkan sanksi pada ASN yang mudik. Pihaknya akan mempertimbangkan tingkat kepentingan dari masing-masing PNS yang mudik.

“Kalau dengan alasan keluarga meninggal masih bisa kami tolerir. Dengan tidak mudik, kami justru membantu memutus mata rantai penyebaran virus Corona,” terangnya.

Kendati demikian, agar tidak kecolongan dengan ASN yang mudik, pihaknya mengaku akan melakukan koordinasi dengan masing-masing instansi pemerintahan agar ikut mengawasi para ASN-nya. Katanya, kepala instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan harus tahu alasan jelas jika ada ASN-nya yang pulang kampung.

“Jika memang ada keperluan mendesak, ijinnya harus masuk akal dan harus dapat izin dari pembina kepegawaian sebelum mudik dengan izin tertulis dari pimpinan,” pungkasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *