Inspektorat Bangkalan: Pengembalian Dana Kerugian Negara Boleh Sistem Cicil

(KM/HELMI YAHYA) KREDIT: Proses penyelesaian pengembalian dana pada temuan kerugian negara terhadap beberapa proyek dan penggunaan barang dan jasa bisa dicicil.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Proses penyelesaian dengan pengembalian dana pada kasus temuan kerugian negara dicicil. Hal tersebut terjadi pada sejumlah proyek atau kasus penggunaan barang dan jasa yang menggunakan uang negara dan terindikasi ada kerugian.

Inspektur Inspektorat Bangkalan Joko Supriyono menyampaikan, mengenai berbagai kasus kelebihan bayar yang ditemukan pada sejumlah proyek yang dilakukan oleh dinas pada tahun 2020 lalu sudah selesai. Rekomendasi dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) hanya berisi pengembalian dana.

“Kami sebagai pelaksana di daerah tentu hanya melakukan rekomendasi penyelesaian itu,” sebutnya, Rabu (9/3/2022).

Bacaan Lainnya

Biasanya ada batas waktu yang ditentukan antara petugas dan penyelenggara kegiatan. Jika dalam waktu 60 hari tidak bisa mengembalikan, maka akan dilakukan pemanggilan ulang.

Kemudian jika yang bersangkutan memang tidak mampu atau meminta perpanjangan waktu agar bisa membayar sanksinya, maka diperbolehkan menggunakan sistem cicil. Atau jika bisa diambilkan dari potong gaji.

“Kalau yang dicicil ini biasanya pejabat yang menghilangkan kendaraan milik negara, kalau proyek infrastruktur sepertinya tidak ada,” jelas Joko, sapaan akrabnya.

Joko juga menyebutkan, apabila dalam perkembangan penyelesaian oleh petugas mendapatkan rekomendasi lain dari BPK, maka penyelesaiannya bisa saja berbeda. Namun sejauh ini, rekomendasi dari BPK hanya pengembalian dana. Sehingga tidak bisa dilakukan dengan sanksi lain.

“Kami ini kan hanya pelaksana, yang menentukan tetap di BPK. Apa saja rekomendasi penyelesaiannya,” tegasnya.

Sedangkan menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Candra Saptaji mengatakan, pihak kejaksaan tentu tidak bisa melakukan banyak hal ketika tidak ada permohonan atau laporan yang diterima.

“Kita siap, menjalin harmonisasi dengan pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang perlu kami tangani,” tukas Candra Saptaji.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Sule Sulaiman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.