Inspektorat-BKPSDM Beda Pendapat Terkait Kasus Perselingkuhan Pejabat

(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) MENUNGGU: Sanksi terhadap pejabat yang terlibat kasus perselingkuhan di Puskesmas Camplong Sampang belum jelas.

KABARMADURA.ID | SAMPANG-Hingga saat ini, tindakan  terhadap abdi negara yang terlibat kasus  perselingkuhan di Puskesmas Camplong belum jelas. Bahkan, keterangan Inspektorat berbeda dengan keterangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Sesuai keterangan Inspektorat, semua laporan penyelidikan sudah dikirim ke Bupati Sampang H. Slamet Junaidi untuk dievaluasi, termasuk penerapan sanksinya. Keputusan itu sudah turun dari BKPSDM.

“Proses di kami sudah selesai semua mas. Kami sudah serahkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ujar Kepala Inspektorat Bangkalan Ari Wibowo, Minggu (28/11/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, sudah ada keputusan dari bupati. Selanjutnya merupakan tugas BKPSDM untuk melakukan eksekusi. Terutama mengenai sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Disinggung mengenai keputusan bupati ?

Pihaknya mengaku, belum bisa menyampaikan hasil keputusannya. Sebab hal itu sudah menjadi kewenangan BKPSDM untuk menindaklanjuti. Apalagi, instansinya tidak memiliki hak menyampaikan hasil keputusan ke publik.

Hanya saja dalam pemeriksaan, pelaku berinisial H berpoligami. Sehingga dalam aturan, diakui sanksinya berbeda antara perselingkuhan dengan poligami. Namun yang bersangkutan diketahui tidak melaporkannya sebelum kasus terbongkar.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Sampang Hendro Sugiarto saat dikonfirmasi membantah pernyataan dari inspektorat. Pihaknya mengaku, kasus tersebut masih dalam tahap evaluasi bupati.

“Sekarang masih dievaluasi oleh bupati. Setelah ada keputusan baru kami buat SK-nya,” responnya.

Ditanya, apakah keputusan yang sempat turun dari bupati dievaluasi kembali oleh BKPSDM? Pihaknya mengaku, bukan mengevaluasi. Namun ada beberapa hal yang diajukan kembali ke bupati. “Ada perubahan aturan pada PP no. 53  tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Harus disinkronkan dengan aturan baru PP nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebelumnya menyebar foto berduaan inisial H dan perempuan berinisial Y. Foto tersebut menyebar di sejumlah media sosial (medsos). Sementara inisial H merupakan seorang PNS dan pimpinan di salah satu puskesmas di Sampang.

Pria yang berprofesi seorang dokter itu terancam beberapa sanksi sesuai tingkat kesalahanya. Di antaranya bisa disanksi penurunan pangkat hingga pemecatan dengan tidak hormat (PDTH). Hingga saat ini, H sulit ditemui di meja kerjanya. Berusaha dikonfirmasi melalui nomor handphone nya tidak tersambung.

Reporter : Fathor Rahman

Redaktur: Totok Iswanto

 

 

Tinggalkan Balasan