oleh

Inspektorat Minta Perbaiki Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Hasil Audit

Kabarmadura.id/Sumenep-Inspektorat Sumenep menemukan kejanggalan dalam pengelolaan dana desa (DD). Kejanggalan tersebut ditemukan dalam audit yang dilakukan oleh inspektorat terhadap 56 desa dari 332 desa yang ada di Kabupaten Sumenep. Kepala Inspektorat Sumenep Titik Haryati menyampaikan, terkait temuan kejanggalan tersebut pihaknya menunggu iktikad baik desa dalam menyelesaikannya.

“Sejauh ini ada desa yang terindikasi kejanggalan, bahkan rata-rata ada di setiap desa yang dijadikan sampel. Tetapi sejauh ini pula kami masih menunggu iktikad baik desa, termasuk mengembalikan kerugian-kerugian, atau melengkapi administrasi yang belum lengkap. Ini yang paling banyak memang,” katanya, Kamis (26/3).

Titik menambahkan, inspektorat memberikan kelonggaran terhadap desa untuk memperbaiki pelaporan setelah dialukan audit. Dia berharap, desa yang diaudit bisa memperbaiki pengelolaan keuangan dan pelaporan yang baik sesuai arahan dari tim auditor. Karena auditor masih menemukan beberapa kesalahan, misalnya masih belum dibayarnya pajak, ada kekurangan pekerjaan, dan sejenisnya. Harapannya, hal-hal seperti itu ke depan tidak berulang. Misalnya, ada kekurangan volume pekerjaan yang diharapkan ke depan tidak ada yang diulang lagi.

Ia mengakui, karena keterbatasan auditor, pihaknya hanya melakukan audit terhadap 56 desa pada 27 kecamatan. Namun ke depan, semua desa pada akhirnya akan diaudit, karena akan digilir satu per satu.

 

“Semua desa nanti akan diaudit juga, digilir karena tidak memungkinkan kalau dilaksanakan satu tahun di semua desa di Sumenep termasuk yang di kepulauan,”ujarnya.

“Saya yakin kegiatan ini efektif ya walaupun tidak semua desa, tetapi kami kan melibatkan langsung camat, dan kepala desa. Maka pasti desa-desa lain akan lebih berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan sebentar lagi akan diaudit,” imbuhnya.

Titik menambahakan, pada tahun 2019 sudah dilakukan audit berdasarkan anggaran tahun 2018. Sementara untuk tahun 2020 saat ini masih belum dilakukan audit di masing-masing desa karena menunggu tanda tangan bupati. (ara/pai)

Komentar

News Feed